Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses rekrutmen lowongan kerja program Padat Karya yang dibuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme maupun keterlibatan orang dalam (ordal).

Menurut Pramono, sistem rekrutmen dibuat terbuka sehingga masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi proses penerimaan. Ia menyatakan tidak ada interaksi khusus dalam proses tersebut. “Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka, enggak mungkin ordal. Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu. Enggak ada interaksi sama sekali,” ujar Pramono di Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2.843 lowongan kerja di sektor padat karya yang disebut Pramono sebagai bantalan sosial bagi warga Jakarta. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses penerimaan tenaga kerja agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada. Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan,” kata Pramono.

Dalam rekrutmen ini, Pramono menyampaikan persyaratan dibuat sederhana. Pelamar cukup memiliki KTP DKI Jakarta dan tidak diwajibkan melampirkan ijazah atau latar belakang pendidikan tertentu.

“Yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang paling lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja,” ujarnya.

Melalui program ini, Pramono berharap warga yang belum memiliki pekerjaan dapat segera kembali bekerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menyebut para pekerja nantinya akan menerima upah setara dengan UMP DKI Jakarta.

“Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta,” ujar Pramono.