Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin memperkuat komitmen percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui kegiatan High Level Meeting dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kegiatan ini digelar di Hotel Aryaduta Bali, Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Forum tersebut mengusung tema penguatan komitmen digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui implementasi KKI. Sekitar 100 peserta hadir, terdiri atas kepala perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemkab Tapin.
Bupati Tapin H. Yamani menyampaikan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Ia menilai KKI dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat proses pembayaran belanja pemerintah sekaligus menekan transaksi tunai yang dinilai kurang efisien.
“Implementasi KKI akan meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah daerah secara signifikan. Sektor ini juga memperkuat pengendalian belanja serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Yamani saat membuka kegiatan.
Menurut Yamani, digitalisasi sistem pembayaran juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena administrasi keuangan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi secara elektronik. Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami mekanisme penggunaan KKI agar penerapannya seragam di seluruh lingkungan Pemkab Tapin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapin Haris Fadilah menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan.
Haris menyebut sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai kebijakan KKI, memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi transaksi, serta mendorong pemanfaatan KKI dalam pelaksanaan belanja pemerintah secara efektif.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga menjadi forum berbagi pengalaman. Pemkab Tapin menggandeng Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai mitra diskusi karena daerah tersebut telah lebih dulu menerapkan KKI di seluruh perangkat daerahnya. Pengalaman Buleleng diharapkan menjadi referensi untuk mempercepat implementasi transaksi non-tunai di Tapin.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, penerapan Kartu Kredit Indonesia dapat berjalan optimal untuk memperkuat tata kelola keuangan,” ujar Haris.
Pemkab Tapin menilai implementasi KKI sebagai bagian penting dari transformasi digital, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, tetapi juga memperkuat pengawasan penggunaan anggaran serta meminimalkan risiko transaksi tunai.
