Pemkab Natuna dan BPS Perpanjang Kerja Sama Penguatan Data Statistik untuk Transparansi Publik

Pemkab Natuna dan BPS Perpanjang Kerja Sama Penguatan Data Statistik untuk Transparansi Publik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memperpanjang kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Natuna, Bukit Arai, Senin (6/4/2026). Nota kesepakatan ditandatangani oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugianto.

Dalam sambutannya, Cen Sui Lan menekankan pentingnya penguatan tata kelola data sektoral agar setiap kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap kerja sama tersebut dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Cen Sui Lan, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong transparansi informasi publik, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data yang terbuka dan terpercaya.

Sementara itu, Wahyu Dwi Sugianto menjelaskan bahwa nota kesepakatan tersebut menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemkab Natuna. Ia menyebut kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah berjalan harmonis selama lebih dari tiga tahun.

Wahyu menambahkan, penguatan statistik tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga menyasar hingga tingkat desa melalui program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik). Program ini berfokus pada pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola serta memanfaatkan data secara mandiri.

Untuk tahun anggaran 2026, BPS Natuna menetapkan tiga desa di Kecamatan Bunguran Timur sebagai sasaran program, yakni Desa Sepempang, Desa Sungai Ulu, dan Desa Batu Gajah. Namun, Wahyu mengakui keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan untuk menjangkau seluruh desa sekaligus.

Ia menyampaikan program tersebut tetap berjalan dan akan dilakukan secara bergilir ke desa-desa lain pada tahun berikutnya. Wahyu juga berharap dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Natuna agar pembinaan statistik sektoral dapat selaras dengan target pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui sinergi ini, Pemkab Natuna menargetkan terwujudnya sistem data yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.