Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Rapat Konsultasi Publik (RKP) I penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mantangai Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula DPUPR Kapuas, Kuala Kapuas, Kamis (2/7).

RKP tersebut digelar untuk mendorong penataan ruang yang terarah, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (EKP) Sekretariat Daerah Kapuas, Septedy, mengatakan RKP merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan RDTR. Ia menilai RDTR memiliki peran strategis sebagai pedoman perencanaan pembangunan wilayah sekaligus dasar pengendalian pemanfaatan ruang sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Menurutnya, RDTR diharapkan dapat membuat arah pembangunan di Kecamatan Mantangai berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kapuas. Ia juga menyoroti potensi Mantangai yang perlu dikelola secara optimal, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga sektor ekonomi lainnya.

Septedy meminta peserta memanfaatkan forum konsultasi tersebut sebagai ruang diskusi terbuka untuk menyampaikan masukan, saran, maupun informasi terkait kondisi eksisting di lapangan. Ia menegaskan kualitas dokumen RDTR sangat ditentukan oleh partisipasi aktif para pemangku kepentingan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat dinilai penting agar dokumen yang dihasilkan bersifat implementatif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan pada masa mendatang.

Dalam kegiatan itu, peserta juga mendapatkan paparan dari tim penyusun mengenai rencana penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Mantangai Tahun 2026, mencakup gambaran umum wilayah, potensi dan permasalahan, isu-isu strategis, serta tahapan penyusunan dokumen.