Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) untuk mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan daerah dari tingkat desa hingga kabupaten.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait penempatan dan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara daring, Jumat (6/2/2026).
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. “Ini bukan sekadar tren, tapi keharusan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan kita,” ujar Sofyan.
Dalam kesempatan itu, Sofyan juga menyampaikan bahwa penerapan transaksi elektronik di tingkat desa masih menghadapi tantangan teknis. Meski demikian, ia menyatakan optimistis digitalisasi penuh dapat dicapai pada tahun ini.
Ia mendorong aparat desa untuk mulai beradaptasi dengan sistem non-tunai guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi. “Kami akan berusaha untuk tahun ini seluruh desa di Kabupaten Gorontalo beralih ke transaksi non-tunai,” tegasnya.
Selain pengelolaan APBDes, sistem daring juga diterapkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sofyan menilai mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah memantau arus pendapatan secara real-time sekaligus memangkas proses birokrasi.
“Penguatan pajak dan retribusi melalui sistem online sangat krusial agar posisi pendapatan daerah bisa langsung kita ketahui secara cepat dan akurat,” tambahnya.
Di sela penandatanganan MoU, Sofyan turut menyoroti keberlanjutan program kerakyatan yang melibatkan Bank SulutGo, yakni KUR Sapi (ST 12 Pas) dan Program Perempuan Hebat. KUR Sapi ditujukan untuk membantu permodalan peternak, sementara Program Perempuan Hebat berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Gorontalo.
Sofyan meminta pihak bank memperkuat sosialisasi hingga tingkat bawah agar program-program tersebut tidak berhenti pada wacana, melainkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
