Turki untuk pertama kalinya dalam 91 tahun menggelar pemilihan presiden secara langsung pada 10 Agustus 2014. Sebelumnya, presiden dipilih oleh parlemen. Dalam pemilihan tersebut, Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai presiden Turki ke-12 setelah mengalahkan dua pesaingnya, Ekmeleddin Ihsanoglu dan Selahattin Demirtas.

Ekmeleddin Ihsanoglu disebut sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam sejak 2005, sementara Selahattin Demirtas dikenal sebagai politisi etnis Kurdi di Turki. Kemenangan Erdogan menandai babak baru dalam sistem politik Turki, sekaligus mengukuhkan pengaruhnya di tingkat nasional.

Dalam pembacaan sebagian pengamat, kepemimpinan Erdogan kerap dibandingkan dengan Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk pada 1920 memulai gelombang reformasi untuk menyamakan Turki dengan Eropa dan menekankan kedaulatan Turki sebagai hal utama. Erdogan, dalam narasi yang dikemukakan, juga menonjolkan sikap tegas bahwa Turki dapat menempuh jalannya sendiri, dengan keyakinan bahwa kepentingan negara ditentukan oleh masyarakat Turki.

Salah satu konteks yang sering dikaitkan dengan sikap tersebut adalah proses hubungan Turki dengan Uni Eropa. Pada 1963, sebelum menjadi anggota Uni Eropa, Turki berupaya mendaftar sebagai anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Namun, negosiasi penuh baru berlangsung pada 2005. Dalam uraian yang ada, proses keanggotaan Turki dinilai sulit antara lain karena persoalan Siprus dan lambatnya reformasi di Turki.

Setelah sempat terjadi penundaan pembicaraan, pada 2015 disebutkan bahwa Angela Merkel, yang akan memimpin beberapa negara anggota Uni Eropa, menyambut kemungkinan keanggotaan penuh Turki. Situasi ini dikaitkan dengan meningkatnya jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke negara-negara Uni Eropa.

Dalam narasi tersebut, pembukaan kembali peluang keanggotaan dinilai datang ketika Turki sudah berada dalam posisi lebih kuat, sehingga prospeknya ditanggapi dingin. Erdogan disebut memberi isyarat bahwa Turki tidak ingin diposisikan sebagai pihak yang meminta-minta di hadapan Uni Eropa, serta menilai kehidupan masyarakat Turki tanpa Eropa sudah sejajar dengan negara-negara di kawasan itu.

Dari perspektif psikologi politik, gaya kepemimpinan Erdogan dalam tulisan ini dirujuk pada teori Herman, Preston, dan Young (1996). Berdasarkan rujukan tersebut, Erdogan dikategorikan memiliki gaya kepemimpinan “independen aktif”, yakni berfokus memelihara kemampuan dan kemerdekaan dirinya serta pemerintahan dalam situasi yang dipersepsikan terus berupaya membatasi keduanya.

Dalam konteks upaya Turki menjadi anggota Uni Eropa—dengan posisi sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim di Eropa—pembatasan itu dipahami sebagai faktor yang mendorong Turki menentang batas-batas tersebut. Pilihan yang digambarkan kemudian adalah memusatkan perhatian pada perbaikan di dalam negeri, seperti pendidikan, transportasi udara, dan ekonomi, yang disebut membuat Turki tampil sebagai negara yang kuat dan sejajar dengan negara-negara Eropa lainnya.