Jakarta — Pemerintah meningkatkan pasokan minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan hingga 10 kali lipat untuk menjaga ketersediaan stok menjelang Ramadhan dan Idulfitri. Penguatan pasokan ini dilakukan melalui Perum Bulog dan ID FOOD guna meredam fluktuasi harga saat permintaan masyarakat meningkat.
Koordinasi penguatan pasokan dipimpin Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Pemerintah menekankan pentingnya distribusi Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Merujuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, produsen wajib menyalurkan MinyaKita sedikitnya 35% dari total DMO kepada BUMN sebagai Distributor Lini 1 (D1). Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat intervensi pasar melalui jaringan distribusi BUMN.
Pemerintah menilai, sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar dunia, Indonesia semestinya tidak menghadapi kendala pasokan minyak goreng di pasar domestik. Dalam penjelasannya, Amran membandingkan penyaluran DMO minyak goreng ke BUMN pada periode sebelumnya dengan target yang disiapkan pemerintah.
“Dulu DMO minyak goreng ke BUMN, kecil. Cuma 70 ribu, 60 ribu kiloliter. Sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir. Nanti operasi pasar, baru sekarang Bulog besar-besaran. 700 ribu kiloliter kita siapkan. ID FOOD dengan Bulog,” ujar Amran, dikutip dari laman Badan Pangan, Sabtu (24/01/2026).
Dalam pemetaan teknis pemerintah, kuota DMO untuk BUMN pangan ditetapkan mencapai 700 ribu kiloliter. Sementara itu, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng per Kamis (22/01/2026) tercatat 7 ribu kiloliter.
Pemerintah juga menetapkan ketentuan harga di rantai distribusi. Harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen dipatok Rp15.700 per liter, sedangkan harga jual di Distributor Lini 1 (D1) ditetapkan maksimal Rp13.500 per liter.
Selain itu, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 mengatur harga jual MinyaKita sebesar Rp14.000 per liter pada tingkat Distributor Lini 2 (D2) dan Rp14.500 per liter bagi pengecer.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan ekspor 22,98 juta ton. Pangsa pasar ekspor global Indonesia tercatat 48,38%, lebih tinggi dibanding Malaysia yang berada di 32,80%.
Untuk menjaga stabilitas harga saat terjadi lonjakan yang berpotensi menekan daya beli, pemerintah mengaktifkan skema operasi pasar berskala besar melalui jaringan Perum Bulog di berbagai wilayah.
