Pemerintah pusat terus mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan pada 2026 tidak ada lagi sekolah rusak di Indonesia, dengan rencana pemberian bantuan revitalisasi kepada lebih dari 71.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas Presiden untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas.
“Revitalisasi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Purworejo, Sabtu (24/1/2026).
Abdul Mu’ti menjelaskan, pada 2025 pemerintah telah melaksanakan revitalisasi terhadap 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 98 persen pembangunan disebut telah selesai, sementara sebagian kecil lainnya masih menghadapi hambatan.
“Kalau ada yang belum selesai, biasanya karena kendala cuaca atau faktor keamanan di daerah tertentu. Namun secara umum progresnya sudah sangat baik,” katanya.
Untuk 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran revitalisasi bagi sekitar 11.700 satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah berencana mengusulkan penambahan anggaran dalam APBN 2026 agar cakupan penerima bantuan dapat ditingkatkan hingga melampaui 71.000 satuan pendidikan.
“Insyaallah sesuai arahan Bapak Presiden, kami akan mengusulkan penambahan anggaran. Kalau itu disetujui, totalnya bisa lebih dari 71.000 satuan pendidikan yang kita bantu revitalisasi di tahun 2026,” ujarnya.
Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah sekaligus memastikan peserta didik belajar di lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan potensi mereka.
