Pemerintah menegaskan percepatan dan peningkatan penyaluran dana investasi publik sebagai tugas politik utama sekaligus kriteria penting untuk mengevaluasi kinerja kolektif dan individu, termasuk kepala departemen. Arahan ini ditujukan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, terutama yang tingkat penyalurannya masih di bawah rata-rata nasional.
Penegasan tersebut tertuang dalam Resolusi No. 148/NQ-CP yang diterbitkan setelah rapat rutin Pemerintah pada Mei 2026. Dalam resolusi itu, Pemerintah dan Perdana Menteri mewajibkan para menteri, kepala lembaga setingkat kementerian, serta ketua Komite Rakyat provinsi dan kota untuk memahami secara menyeluruh dan melaksanakan secara serius, serentak, dan efektif berbagai tugas serta solusi pembangunan sosial-ekonomi sesuai resolusi, kesimpulan, dan arahan dari Komite Sentral, Majelis Nasional, Pemerintah, dan Perdana Menteri.
Pemerintah juga meminta tiap kementerian, lembaga, dan daerah meninjau secara cermat tugas-tugas yang memiliki tenggat penyelesaian pada Juni serta kuartal II 2026 agar pelaksanaannya lebih terarah dan efektif.
Dalam resolusi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya disiplin pelaksanaan target pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026. Kementerian, lembaga, daerah, perusahaan, serta badan usaha milik negara—terutama wilayah yang hasil produksi industri, pertanian, dan jasa masih di bawah target—diminta mengikuti tujuan, persyaratan, dan skenario pertumbuhan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi potensi pertumbuhan untuk digenjot.
Di sisi pengendalian harga dan pasar, pemerintah menyoroti perlunya manajemen yang efektif melalui penggunaan instrumen pengelolaan secara fleksibel, pengaturan produksi, dan penetapan harga sesuai ketentuan hukum serta mekanisme pasar. Pemerintah menyerukan kajian dan perhitungan cermat atas penyesuaian harga barang dan jasa yang dikelola negara, termasuk listrik, layanan pemeriksaan dan pengobatan medis, serta layanan pendidikan, guna membatasi dampak kumulatif terhadap CPI dan memastikan inflasi terkendali sesuai target. Penguatan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan pelaksanaan regulasi harga juga diminta, disertai tindakan tegas terhadap spekulasi, penimbunan, manipulasi, dan kenaikan harga yang dinilai tidak wajar.
Dari sisi pendapatan negara, pemerintah meminta penerapan solusi yang efektif dan terkoordinasi untuk meningkatkan skala pengumpulan pendapatan anggaran di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mencakup perluasan basis pendapatan, pencegahan kehilangan penerimaan—terutama dari e-commerce, bisnis platform digital, dan layanan lintas batas—serta penindakan terhadap transfer pricing, penghindaran pajak, dan penipuan pajak.
Terkait investasi publik, pemerintah mengarahkan fokus pada pembebasan lahan, kompensasi, dukungan, dan relokasi yang efektif dan tepat, serta memastikan ketersediaan bahan bangunan. Pemerintah juga meminta percepatan kemajuan proyek-proyek yang melayani Konferensi APEC 2027, proyek penting nasional, dan proyek kunci sektor transportasi, termasuk proyek kereta api cepat poros Utara–Selatan, jalur kereta api penghubung dengan Tiongkok, serta infrastruktur strategis lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan jaminan kualitas, kemajuan, dan efisiensi investasi, sekaligus pencegahan kerugian, pemborosan, dan korupsi.
Selain itu, pemerintah meminta pelaksanaan menyeluruh dan efektif atas kesimpulan Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam terkait pelaksanaan Arahan No. 34-CT/TW mengenai perumahan sosial dan orientasi pembangunan perumahan ke depan. Pemerintah menekankan peninjauan serta pengajuan kepada otoritas berwenang untuk penyempurnaan mekanisme dan kebijakan pembangunan perumahan sesuai model baru, sejalan dengan Konstitusi, pedoman dan kebijakan Partai, serta kebutuhan masyarakat.
Dalam sektor energi, pemerintah menegaskan target tanpa kompromi: tidak boleh terjadi kekurangan listrik atau bahan bakar. Pemerintah meminta penerapan solusi efektif untuk memastikan pasokan listrik dan bahan bakar mencukupi bagi produksi, kegiatan usaha, serta konsumsi masyarakat, khususnya pada puncak musim panas dan musim kemarau 2026. Pemerintah juga menginstruksikan agar hambatan proyek industri besar—yang berperan penting di bidang energi, minyak dan gas, pengolahan dan manufaktur, serta mineral—segera disingkirkan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik, mengamankan pasokan bahan baku dan bahan bakar, serta memperkuat kemandirian ekonomi.
Pemerintah turut menekankan pengembangan pasar domestik serta perluasan dan diversifikasi pasar ekspor. Penguatan logistik disebut sebagai infrastruktur “tulang punggung” perdagangan domestik, dengan integrasi berbagai moda transportasi seperti udara, kereta api, laut, sungai, dan jalan raya.
Di bidang legislasi, pemerintah meminta pelaksanaan tepat waktu dan efektif terhadap 14 undang-undang dan resolusi yang disahkan oleh Majelis Nasional ke-16 pada sidang pertama. Pemerintah juga menuntut percepatan penyusunan serta penerbitan aturan turunan dan pedoman pelaksanaan agar konsisten, seragam, dan tidak menimbulkan “celah” hukum.
Kementerian dan lembaga terkait didorong meninjau kemajuan penyusunan rancangan undang-undang dan resolusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mengusulkannya untuk dipertimbangkan pada sidang luar biasa Majelis Nasional yang diperkirakan berlangsung pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Pemerintah juga meminta agar setiap kementerian dan lembaga mengusulkan setidaknya 30% dari rancangan yang tersisa dalam program legislasi 2026 serta tugas legislasi yang harus diselesaikan sebelum 1 Maret 2027, dan mengirimkannya ke Kementerian Kehakiman paling lambat pagi 8 Juni 2026 untuk dikompilasi.
Untuk jaminan sosial dan layanan publik, pemerintah meminta fokus pada pelatihan sumber daya manusia berkualitas tinggi, terutama bagi industri berkembang, transformasi digital, transformasi hijau, dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah juga menekankan perlunya pemantauan situasi ketenagakerjaan dan penyesuaian kebijakan guna mencegah ketidakseimbangan pasokan-permintaan tenaga kerja di daerah. Tugas pengembangan teknologi strategis sesuai Keputusan Perdana Menteri No. 808/QD-TTg tertanggal 6 Mei 2026 diminta diselesaikan sesuai jadwal, dengan pengembangan produk teknologi strategis sebagai prioritas.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengarahkan peningkatan efisiensi pemeriksaan medis, pengobatan, dan layanan kesehatan. Pemerintah meminta pemantauan dan penanganan cepat penyakit menular yang berpotensi meningkat pada musim panas. Pada Juni 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian peninjauan sistem distribusi obat dan pengurangan perantara untuk menekan biaya bagi masyarakat dan lingkungan.
Resolusi tersebut juga menegaskan penguatan pertahanan dan keamanan nasional, serta jaminan keamanan politik, ketertiban, dan keselamatan sosial. Pemerintah meminta fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, praktik negatif, dan pemborosan, serta penerapan ketat aturan penerimaan warga negara. Pengaduan dan kecaman di tingkat akar rumput diminta diselesaikan secara cepat dan sesuai hukum sejak awal kemunculannya guna mencegah terbentuknya “titik panas” gangguan keamanan dan ketertiban.
Dalam hubungan luar negeri, pemerintah menekankan penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, pelaksanaan efektif perjanjian dan kesepakatan internasional, serta pemanfaatan hasil kunjungan dan perjalanan kerja para pemimpin tingkat tinggi untuk membuka peluang pertumbuhan dan pembangunan.
