JAKARTA — Sejumlah kalangan masyarakat sipil meminta pemerintah lebih peka dan membuka ruang untuk mendengar masukan publik di tengah tekanan ekonomi yang dinilai dapat memicu gejolak politik. Mereka mengingatkan, tanpa kesediaan untuk merespons kritik dan melakukan koreksi kebijakan, eskalasi ketegangan berpotensi terus terjadi.
Peringatan soal kemungkinan gejolak politik disampaikan bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang juga dikenal sebagai Noel. Ia menyampaikan hal itu setelah menjalani sidang putusan kasus suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Noel mengklaim sejumlah elemen masyarakat sipil hingga mahasiswa telah berkonsolidasi untuk mengadakan gerakan massa yang ia prediksi berlangsung pada Juni atau Juli. Menurut dia, gerakan tersebut bisa bereskalasi menjadi krisis politik dan berujung pada upaya penggulingan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan gejolak ekonomi sebagai pemantik.
Ia juga menyinggung tanda-tanda krisis yang disebutnya menguat seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan pandangannya, Noel menyarankan Presiden Prabowo memperkuat basis dukungan politik pada kekuatan politik yang memiliki loyalitas, alih-alih mengedepankan pragmatisme.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai peringatan Noel sebagai sesuatu yang wajar dalam situasi negara saat ini. Isnur menyebut hal itu sebagai ekspresi warga negara sekaligus bentuk perhatian, seraya menambahkan bahwa situasi politik dinilai “sangat berat” berdasarkan temuan dan bacaan masyarakat sipil.
Menurut Isnur, pemerintah justru memperlihatkan inkompetensi dan arogansi, serta cenderung menyangkal sulitnya kondisi terkini. Ia menilai kritik yang mengemuka terkesan diabaikan, padahal sejumlah akademisi disebut telah lama memperkirakan potensi krisis politik apabila pemerintah tidak menjalankan tugas secara akuntabel. Isnur juga menyebut desakan perubahan merupakan hal wajar, seiring situasi politik dan demokrasi yang dinilainya terus memburuk.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan bahwa gejolak politik dan ekonomi bisa saja meletus, tetapi penggulingan pemerintahan belum tentu terjadi akibat gerakan massa. Menurut Usman, jatuhnya pemerintahan justru dapat dipicu oleh kegagalan kebijakan yang disusun pemerintah sendiri.
Usman menilai, untuk mencegah situasi terburuk, pemerintah perlu memutar balik arah kebijakan, terutama yang dipersoalkan publik. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu seperti pada krisis 1998, ketika pemerintah disebut terus menyangkal analisis para ekonom dan mengklaim kondisi ekonomi baik-baik saja, sementara kesulitan nyata dirasakan masyarakat akar rumput.
Ia menyatakan kekhawatiran atas potensi pengulangan praktik mencari kambing hitam, termasuk narasi yang menyalahkan pihak tertentu. Menurut Usman, pemerintah akan semakin kehilangan kepercayaan publik apabila terus menyangkal kritik. Ia menilai, alih-alih melakukan koreksi, pemerintah dapat tergoda mencari kambing hitam dengan retorika “antek asing”.
Usman juga menyinggung respons publik yang disebutnya menukar tabungan rupiah ke dolar AS sebagai bentuk pertahanan diri, di tengah melemahnya nilai tukar. Ia menilai respons pemerintah cenderung instan, misalnya dengan membatasi nominal pertukaran rupiah ke dolar tanpa koreksi kebijakan. Ia juga menyebut perombakan kabinet terakhir lebih mencerminkan perubahan pada sisi komunikasi, sementara persoalan dinilai berkaitan dengan kementerian yang terkait ekonomi, investasi, fiskal, serta hukum dan keamanan.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Syafi Alielha atau Savic Ali menilai kondisi belakangan menyerupai gejala “krisis 1998”, antara lain kenaikan harga bahan pokok hingga persoalan keuangan negara. Namun, ia menilai kemarahan publik atas otoriterisme negara belum memuncak seperti pada masa kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto yang telah berlangsung 30 tahun saat itu.
Meski demikian, Savic menilai bukan tidak mungkin kemarahan publik terhadap Prabowo meningkat meski masa kepemimpinannya belum genap dua tahun, terutama jika ketidakpuasan disertai krisis finansial, energi, dan ekonomi yang melanda kehidupan warga. Namun, ia menyatakan tidak melihat ada pihak yang ingin menggulingkan Prabowo di tengah jalan, karena seluruh partai politik mendukung pemerintahan saat ini dan organisasi sosial keagamaan juga belum menunjukkan ketidakpuasan pada level tinggi.
Savic menilai masyarakat sipil saat ini bersikap sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi kritik tersebut tidak otomatis mengindikasikan keinginan pergantian kekuasaan. Menurutnya, kritik lebih merupakan tuntutan perubahan kebijakan. Ia juga menyebut Prabowo bisa lengser jika kondisi ekonomi terus memburuk dan kemarahan warga serta mahasiswa meluap di jalan, seperti pada krisis 1998, terutama jika pemerintah tidak mengoreksi kebijakan ekonomi dan finansial di tengah krisis keuangan dan energi.
Karena itu, Savic mendesak pemerintah tidak mengabaikan kritik publik. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, gejolak ekonomi dapat bereskalasi menjadi krisis politik yang tidak diinginkan. “Pemerintah memang harus mendengar kritik sebelum disadarkan oleh realitas dan tidak lagi punya banyak opsi,” kata Savic.
Terkait ancaman gejolak politik dan ekonomi tersebut, upaya meminta tanggapan pemerintah dilakukan melalui pesan singkat kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M Qodari. Namun, pesan itu tidak mendapat respons.
