Semangat mendekatkan parlemen dengan generasi muda mengemuka dalam kegiatan Parlemen Kampus 2026 yang digelar di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, pada 5–6 Mei 2026. Program yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI bersama kalangan akademisi ini membuka ruang diskusi sekaligus pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kerja parlemen.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diajak melihat proses kerja DPR RI, mulai dari legislasi, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan publik. Sejumlah sesi dirancang untuk memperlihatkan bagaimana parlemen merespons persoalan masyarakat dan bagaimana aspirasi publik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan negara.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan Parlemen Kampus tidak dimaksudkan sebagai agenda seremonial semata. Menurutnya, kegiatan ini menjadi upaya membangun dialog antara parlemen dan generasi muda sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kerja DPR.
Antusiasme peserta terlihat sejak hari pertama. Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas mengikuti diskusi kebangsaan hingga simulasi sidang parlemen. Dalam forum-forum itu, mahasiswa diajak memahami tahapan pembahasan kebijakan serta dinamika yang menyertainya.
Salah satu pemateri menekankan pentingnya literasi politik di kalangan anak muda. Ia menyampaikan bahwa mahasiswa tidak semestinya menjauh dari politik karena kebijakan publik berpengaruh terhadap arah pembangunan dan masa depan bangsa.
Pembahasan juga menyoroti isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai persoalan sampah memerlukan keterlibatan lintas generasi, termasuk mahasiswa dan komunitas muda. Ia menyebut krisis sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri dan membutuhkan kolaborasi dengan generasi muda yang memiliki kreativitas dan inovasi.
Eddy menambahkan, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran lingkungan di masyarakat. Menurutnya, perubahan perilaku publik dalam pengelolaan sampah perlu didorong melalui edukasi dan gerakan kolektif yang melibatkan kampus.
Dalam sesi lain, isu kesenjangan antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah turut menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan implementasi regulasi di daerah masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga lemahnya sinkronisasi kebijakan. Ia menilai kondisi tersebut dapat dipengaruhi keterbatasan anggaran dan koordinasi.
Selain diskusi, peserta mengikuti simulasi sidang dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dalam simulasi, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok fraksi dan komisi untuk membahas isu-isu aktual, sehingga dapat merasakan proses perdebatan, lobi politik, hingga pengambilan keputusan di parlemen. Sejumlah mahasiswa mengaku baru memahami bahwa proses legislasi membutuhkan pembahasan panjang dan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.
DPR RI juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia akademik agar kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis riset dan kebutuhan publik. Indra Iskandar menyebut kampus memiliki peran strategis sebagai mitra parlemen dalam melahirkan gagasan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman.
Menjelang penutupan, diskusi tetap berlangsung hangat. Mahasiswa menyampaikan bahwa Parlemen Kampus memberi pengalaman baru tentang dunia politik yang selama ini dianggap jauh dari kehidupan kampus. Mereka merasa lebih memahami cara kerja DPR RI sekaligus menyadari adanya ruang bagi aspirasi generasi muda dalam proses demokrasi.
Parlemen Kampus 2026 di UNS ditutup oleh Kepala Biro Protokol dan Humas DPR RI Rudi Rochmansyah. Ia menyatakan kegiatan ini memberi kesempatan bagi mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang parlemen, tetapi juga merasakan langsung dinamika kerja DPR RI serta memahami pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan.
