Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berlangsung sejak Oktober lalu berjalan kurang bergairah. Menurut dia, kampanye lebih ramai oleh sensasi ketimbang pembahasan substansi.
“Kampanye politik kurang bergairah, noise banyak, voice-nya sedikit. Kampanye enggak bermutu,” kata Hamdi dalam diskusi di kantor Public Opinion and Policy Research (Populi Center), Kamis (15/11).
Hamdi menilai, masing-masing pasangan calon belum menampilkan alternatif kebijakan yang jelas. Ia mencontohkan, kubu petahana Jokowi-Ma’ruf belum terlihat menawarkan gagasan atau program alternatif untuk lima tahun ke depan. Sementara itu, kritik dari kubu Prabowo-Sandi, menurutnya, seharusnya disampaikan dengan dasar data dan fakta.
Dalam situasi ketika perbedaan program dinilai tidak menonjol, Hamdi melihat serangan kemudian bergeser ke ranah personal. “Lalu pada akhirnya menyerang karakter calon yang sifatnya personal karena itu yang membedakan kedua kubu. Nyaris tidak ada beda antara kedua kubu dari sisi program,” ujarnya.
Hamdi menjelaskan, dalam demokrasi, kompetisi politik terjadi karena jabatan yang diperebutkan terbatas. Kondisi itu mendorong upaya legitimasi terhadap diri sendiri sekaligus delegitimasi terhadap lawan politik. Bagi kubu penantang, delegitimasi terhadap pejawat dapat dilakukan lewat kritik, sanggahan, dan argumentasi atas kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Menurut Hamdi, cara paling beradab untuk mendelegitimasi lawan adalah dengan menyerang kebijakannya, bukan pribadi kandidat. “Cara yang paling beradab untuk mendelegitimasi lawan adalah delegimasi kebijakannya, serang kebijakannya. Semua argumen dikeluarkan untuk mendelegitimasi, baik visi misi gagasan, itu yang paling bermartabat,” tuturnya.
Ia menilai, politik delegitimasi dapat dilakukan secara terhormat selama bertumpu pada data yang benar. Namun, kritik kebijakan yang menggunakan data palsu justru membuat delegitimasi menjadi tidak bermartabat. Hamdi menyinggung contoh klaim “99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan” yang kemudian dibantah Bank Dunia.
Ia juga menyoroti serangan terhadap karakter seseorang yang didasarkan pada informasi tidak benar, seperti tuduhan terkait PKI. “Lalu akhirnya delegitimasi gagal karena datanya hoaks lalu menyerang karakter orang dengan data hoaks seperti tuduhan PKI,” ujarnya.
Hamdi menyayangkan apabila lawan pejawat lebih fokus menyerang karakter ketimbang mengkritik kebijakan. Menurut dia, kritik kebijakan diperlukan untuk membantu menemukan solusi atas persoalan bangsa. “Dalam kampanye itu, prinsipnya sedapat mungkin posisi lawan didelegitimasi dan diri sndiri dilegitimasi. Karena dalam kompetisi politik wajibkan seperti itu,” katanya.
