Penulis dan analis politik Yordania, Oraib al-Rantawi, menilai jurang antara otoritas resmi Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan kian melebar, tidak lagi terbatas pada ketegangan antara Fatah dan Hamas. Menurutnya, Fatah sendiri tidak sepenuhnya solid, namun sebagian besar elitnya kini bergerak dalam orbit satu pemimpin. Di sisi lain, Hamas—meski bukan satu-satunya aktor—dipandang tetap menjadi pusat dan simbol perlawanan.

Al-Rantawi menggambarkan hubungan kedua kubu yang sebelumnya sekadar renggang kini berubah menjadi pemisahan yang nyaris total. Ia mengibaratkannya seperti gunting: semakin jauh jarak antarbilah, semakin tajam daya irisnya. Ia menyebut pada masa Yasser Arafat masih ada ruang untuk kembali bekerja sama pada momen tertentu, seperti dalam Intifada al-Tunel dan Intifada Kedua. Namun, dalam era Mahmoud Abbas, perlawanan dalam berbagai bentuknya disebut ditempatkan sebagai lawan ideologis, sementara seruan tentang “perlawanan rakyat secara damai” dinilainya lebih banyak menjadi retorika tanpa langkah nyata.

Dalam pandangannya, tidak terlihat gelombang perlawanan rakyat yang berarti di Ramallah dan wilayah sekitarnya. Bahkan ajakan sederhana untuk meningkatkan kehadiran jamaah di Masjid Al-Aqsha pada Jumat dan Ramadan disebut tidak terwujud. Ia menilai ruang sosial-politik di Tepi Barat didominasi keheningan, yang dianggap sebagai pilihan paling aman dan murah oleh elit organisasi, Fatah, dan otoritas.

Al-Rantawi menilai sikap itu semakin menonjol menjelang dan sesudah peristiwa yang ia sebut “Thaufan Al-Aqsha”. Ia menyebut otoritas tidak hanya mengejek perlawanan dan menyebut roketnya “sia-sia”, tetapi juga berubah menjadi barisan terdepan dalam upaya menumpasnya. Munculnya kelompok-kelompok bersenjata lokal di Nablus, Jenin, Tulkarem, hingga Jericho dinilainya membuat otoritas terguncang, karena lahir di luar kerangka perjanjian keamanan dan menunjukkan adanya energi baru yang sulit dikendalikan.

Ia mengangkat contoh Jenin—kota dan kamp pengungsinya—yang menurutnya kerap menjadi lokasi pola “kemitraan” otoritas dengan Israel. Dalam pola itu, otoritas berupaya menunjukkan kesetiaan menjaga keamanan, tetapi ketika upaya menumpas perlawanan gagal, militer Israel disebut melanjutkannya pada hari berikutnya. Pola berulang ini, menurutnya, memperlihatkan keterbatasan otoritas sekaligus kedekatan fungsionalnya dengan pendudukan.

Al-Rantawi menilai wacana tentang “hari setelah Gaza” memperjelas arah politik tersebut. Penderitaan warga Gaza, tulisnya, digunakan untuk membenarkan jalur yang ditempuh otoritas dan merendahkan pilihan perlawanan. Ia juga menilai otoritas tidak mampu menunjukkan capaian konkret menuju kemerdekaan, sementara senjata “resmi” yang diklaim sah tidak melindungi rakyat, bahkan di Ramallah yang ia sebut turut menghadapi invasi militer Israel.

Dalam tulisannya, ia menyebut dari Ramallah, Beirut, hingga Kairo, para juru bicara otoritas mendorong solusi yang disebutnya sederhana: Hamas harus menyerahkan senjatanya kepada otoritas, meninggalkan perlawanan, serta memutus hubungan dengan sekutu-sekutunya. Ia menilai Hamas diharapkan berubah menjadi Fatah dalam wujud sekarang—organisasi yang menurutnya lebih sibuk mengelola kekuasaan daripada menyalakan kembali agenda kemerdekaan.

Namun, ia berpendapat proyek politik kanan ekstrem di Israel tidak membutuhkan otoritas Palestina, bahkan di Tepi Barat. Menurutnya, upaya membuktikan kesetiaan pada formula keamanan tidak akan mengubah kenyataan bahwa otoritas dan aparatnya tidak benar-benar diinginkan oleh pemerintahan Israel yang ia sebut paling ekstrem dalam sejarah negara itu. Meski demikian, narasi tersebut tetap dijual ke publik sebagai “jalan keluar nasional”, yang menurutnya tidak disertai bukti akan menghentikan pembantaian di Gaza atau menyelamatkan warganya.

Al-Rantawi menilai tekanan ini merupakan bagian dari permainan “tekanan maksimal” dari berbagai pihak yang bertujuan menghapus perlawanan dari panggung sejarah dan geografi Palestina. Ia menyoroti dorongan untuk menggelar pemilihan Dewan Nasional Palestina baru yang didahulukan dibanding pemilu presiden atau legislatif, dengan syarat menerima Oslo, patuh pada koordinasi keamanan, menyerahkan senjata, dan memutus perlawanan secara permanen. Ia juga menyebut adanya tuntutan dari pejabat tinggi otoritas agar Hamas meninggalkan ideologi dan jalur perjuangannya demi kembali ke “rumah ketaatan yang sah”.

Jika skema itu terjadi, ia menilai Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan berubah dari payung keragaman menjadi entitas “satu warna”. Ia menyebut pengalaman panjang menunjukkan model tunggal semacam itu cenderung mandek dan gagal.

Lebanon menjadi contoh lain yang ia soroti terkait tekanan terhadap senjata perlawanan. Ia menilai kunjungan Mahmoud Abbas ke Lebanon—dengan janji-janji yang disebutnya tidak akan mampu dipenuhi—sekadar memperlihatkan drama, termasuk yang ia sebut tampak di kamp Burj al-Barajneh. Menurutnya, ini bagian dari skema yang menargetkan senjata perlawanan Palestina dan kemudian menjalar ke perlawanan Lebanon.

Ia juga mengkritik salah satu juru bicara baru otoritas yang disebutnya bernostalgia pada masa sebelum Perjanjian Kairo dan menggambarkan periode panjang setelahnya sebagai “pemberontakan kamp” terhadap kedaulatan negara. Al-Rantawi menilai pandangan itu mengabaikan penderitaan kamp-kamp pengungsi Palestina pada era intelijen militer Lebanon, derita selama perang sipil dan sesudahnya—dari Tel al-Zaatar hingga Sabra dan Shatila—serta kondisi pengungsi Palestina saat ini yang disebutnya terkungkung, dibatasi akses kerja di banyak profesi, dan bahkan dibatasi dalam perbaikan rumah.

Menurut Al-Rantawi, kesimpulan pahitnya adalah: semakin sering seruan rekonsiliasi dan persatuan nasional dikumandangkan, semakin lebar jurang yang memisahkan. Ia menyatakan bila ada pihak yang patut disorot dalam kebuntuan sistem politik Palestina, maka kepemimpinan yang berkuasa di Fatah, otoritas, dan organisasi payungnya menjadi titik utama kritiknya. Ia menilai ada kecenderungan sebagian pihak membagi kesalahan kepada semua kubu secara merata, disertai seruan rekonsiliasi yang berulang dalam bentuk petisi dan inisiatif, namun tanpa dampak nyata.

Ia menyerukan agar energi diarahkan untuk mengorganisasi rakyat, menghidupkan kekuatan sosial, serikat, dan organisasi rakyat, serta membentuk front nasional yang ia sebut sesungguhnya. Ia juga meminta agar janji-janji persatuan yang tidak kunjung terwujud tidak lagi dijual sebagai ilusi, dan menutup dengan penilaian bahwa gerakan nasional Palestina berada di persimpangan sejarah, di mana selalu ada pihak yang memilih menyesuaikan diri dengan penjajah sementara yang lain memilih bertahan dan terus melawan.

Oraib al-Rantawi adalah penulis dan analis politik Yordania, pendiri dan Direktur Jenderal Pusat Studi Politik Al-Quds.