Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana Dewan Pimpinan Pusat MUI periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Nusron mengajak jemaah untuk memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyebut bahwa sejak masa Presiden Soekarno, bencana dimaknai sebagai ujian persatuan sekaligus panggilan gotong royong.
“Sejak masa Presiden Soekarno, bencana dimaknai sebagai ujian persatuan dan panggilan gotong royong. Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan,” ujar Nusron dalam rilis acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2).
Ia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan bahwa pembangunan sejati harus memanusiakan manusia. Menurut Nusron, negara berkewajiban melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan, agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah.
Dalam konteks penanganan bencana, Nusron menyampaikan pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Salah satu langkah yang disorotnya adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang disebut terbukti melanggar dan merusak alam hingga menyebabkan banjir. Nusron berharap pencabutan izin itu juga ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden. Salah satu langkah konkret beliau adalah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar dan merusak alam sehingga menyebabkan banjir,” kata Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi peran MUI yang dinilainya selalu hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo menyebut MUI sebagai pilar stabilitas, ketenangan, kesejukan, dan toleransi, serta tidak pernah absen ketika bangsa menghadapi kesulitan.
“Selamat kepada pengurus MUI yang baru dibentuk. Seluruh umat dan rakyat Indonesia menantikan pengabdianmu, dan berharap MUI tetap tegas,” ucap Prabowo.
Pengurus MUI periode 2025–2030 dikukuhkan oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Dalam rangkaian acara, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan membacakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-1/DP-MUI/XI/2025 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan serta Pimpinan Dewan MUI masa khidmah 2025–2030 yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen MUI.
Acara pengukuhan juga dirangkaikan dengan dzikir bersama bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa”. Kegiatan ini dihadiri Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Jusuf Kalla, para menteri/kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta sekitar 58 ribu jemaah yang merupakan perwakilan MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
