Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita.

Menurut Netty, kebijakan tersebut dinilai tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Ia menegaskan bahwa barang bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga penggunaannya harus tetap tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk operasional program pemerintah.

Netty juga menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi diharapkan turut menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.

Dalam konteks itu, ia memandang kebijakan BGN yang mewajibkan SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberhasilan program MBG dan perlindungan produsen pangan dalam negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak.

Meski mendukung, Netty mengingatkan agar kebijakan larangan penggunaan barang bersubsidi dibarengi tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kendala di lapangan. Ia menekankan perlunya sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan bagi seluruh SPPG, sehingga operasional dapur tidak terganggu dan kualitas makanan yang diterima anak-anak tetap terjaga.

Selain itu, Netty mendorong BGN memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Program MBG. Ia juga meminta adanya ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran maupun pengadaan bahan pangan, seraya menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program.