Jakarta — Maraknya narasi liar di media sosial dinilai semakin cepat membentuk opini publik dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah atas berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menempatkan kepercayaan publik dan efektivitas komunikasi pemerintah sebagai sorotan dalam dinamika demokrasi.
Fenomena tersebut mengemuka dalam dialog publik yang digelar The Habibie Center di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Forum itu membahas tantangan komunikasi publik di tengah perkembangan demokrasi.
Tenaga Ahli Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) Eko Wahyuanto mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pola komunikasi publik yang kian kompleks. Ia menyebut pembentukan Bakom merupakan upaya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong.
“Kami menyadari kondisi tersebut. Karena itu Bakom dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik agar ruang informasi tidak kosong dan dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebarkan narasi tidak produktif,” ujarnya.
Eko menegaskan keterbukaan informasi dan kepercayaan publik menjadi kunci utama agar demokrasi dapat berjalan sehat.
Sementara itu, Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, menilai persoalan utama demokrasi saat ini terletak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
