Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerahkan 33 sertipikat tanah untuk rumah ibadah dan yayasan pendidikan keagamaan di Sulawesi Tengah. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya percepatan sertipikasi tanah wakaf guna memperkuat legalitas aset keagamaan di berbagai daerah.
Di Sulawesi Tengah, penyerahan sertipikat dilakukan kepada pengelola rumah ibadah dan yayasan pendidikan keagamaan dari sembilan kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4), di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan penyerahan sertipikat sebagai tanda legalitas atau kekuatan hukum daripada tanah-tanah wakaf kita. Saya harap, Pak Kanwil, ini perlu ada effort khusus untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Tengah,” ujar Nusron.
Dari total 33 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 16 merupakan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 17 lainnya sertipikat wakaf. Sertipikasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan aset keagamaan sekaligus mendukung pemanfaatannya secara optimal bagi masyarakat.
Salah satu penerima sertipikat, Ahmad Zaini Ismail selaku nadzir Yayasan Dhiyaaul Ma'Rifah Indonesia di Sigi, menyampaikan bahwa sertipikat yang diterima berkaitan dengan tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Ia mengatakan proses pengurusan sertipikat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi keberlangsungan lembaga pendidikan yang dikelolanya.
“Ini adalah modal awal yang baik bagi kami sebagai pengolah pesantren untuk mendapatkan izin operasional. Karena, yang memberikan izin mensyaratkan harus ada legalitas sertipikat tanah yayasan atau tanah pesantren,” kata Ahmad Zaini.
Selain penyerahan sertipikat, Nusron juga meresmikan Masjid Nurul Ikhlas yang dibangun oleh keluarga besar ATR/BPN Sulawesi Tengah. Masjid tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan bagi pegawai serta masyarakat sekitar.
Dalam rangkaian kegiatan di Kota Palu, Nusron turut memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Ia didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim.
