Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan ingin menambah target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2027. Menurutnya, PTSL merupakan program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.

Nusron menjelaskan bahwa pada tahun ini dan tahun depan, prioritas kementerian tidak hanya PTSL. Pemerintah juga mendorong penambahan sertifikasi per sektor, khususnya sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia menegaskan PTSL dinilai strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui skema ini, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mencakup rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN menyiapkan skema sertifikasi gratis bagi masyarakat yang belum terjangkau, terutama di sektor perumahan. Nusron menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati.

Dalam rangka mendukung program tersebut, pada 2026 Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertifikasi satu juta rumah bagi MBR. Untuk pelaksanaannya, kementerian membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.