Dinas Konstruksi Dong Nai mengusulkan kepada Komite Rakyat Kota untuk mempertimbangkan penangguhan sementara pelaksanaan sejumlah pekerjaan penyusunan rencana tata ruang perkotaan dan rencana umum tingkat komune. Usulan ini diajukan agar penyusunan perencanaan di tingkat bawah selaras dengan orientasi perencanaan menyeluruh kota dalam konteks baru, sekaligus menghindari peninjauan dan penyesuaian berulang setelah rencana disetujui yang berpotensi memboroskan waktu dan anggaran negara.
Menurut Dinas Konstruksi, setelah pelaksanaan proyek penataan ulang batas administratif di semua tingkatan serta penerapan model pemerintahan lokal dua tingkat, instansi tersebut telah memimpin koordinasi dengan unit terkait untuk meninjau dan menyarankan penerbitan rencana pelaksanaan perencanaan kota dan pedesaan untuk periode 2025–2026. Rencana ini mencakup pembentukan perencanaan umum komprehensif untuk 95 kecamatan dan desa sesuai batas administratif baru.
Setelah rencana pelaksanaan diterbitkan, Dinas Konstruksi menyatakan telah berkoordinasi memberikan panduan teknis dan mendorong percepatan pelaksanaan. Hingga saat ini, Badan Manajemen Proyek Investasi dan Konstruksi Kota serta komite rakyat komune dan kelurahan telah menyerahkan 39 dari 62 tugas perencanaan kota dan komune untuk dikaji.
Dari 39 tugas yang telah masuk untuk penilaian tersebut, Komite Rakyat Kota disebut telah menyetujui dua tugas perencanaan. Dinas Konstruksi juga telah menyerahkan laporan penilaian untuk 12 tugas perencanaan, yang saat ini telah atau sedang diajukan oleh unit terkait kepada Komite Rakyat Kota untuk dipertimbangkan dan disetujui. Selain itu, 16 tugas perencanaan telah menerima kesimpulan dari Dewan Penilai dan sedang dalam tahap penyempurnaan serta revisi berkas sesuai masukan. Sementara itu, sembilan berkas tugas perencanaan masih berada dalam proses penilaian.
Usulan penangguhan sementara ini muncul di tengah arahan baru terkait penyusunan rencana induk kota. Dalam Surat Edaran No. 69-TB/VPTW tertanggal 26 Mei 2026 dari Kantor Pusat Partai, yang memuat kesimpulan Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam setelah sesi kerja dengan Komite Tetap Komite Partai Kota Dong Nai, To Lam pada prinsipnya menyetujui penyusunan resolusi Majelis Nasional mengenai mekanisme dan kebijakan khusus untuk pembangunan Kota Dong Nai. Ia juga menginstruksikan agar resolusi tersebut segera disusun dan diajukan ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan disetujui pada 2026.
Dalam arahan yang sama, To Lam pada prinsipnya menyetujui dan meminta Komite Tetap Komite Partai Kota Dong Nai segera mengarahkan pengembangan rencana induk kota komprehensif yang terintegrasi dan selaras dengan perencanaan nasional serta regional, dengan penekanan pada visi jangka panjang, kelayakan, dan fondasi bagi kota modern, hijau, cerdas, dan berkelanjutan.
Arahan tersebut juga menekankan perlunya mendefinisikan kembali posisi dan pengembangan spasial kawasan perkotaan dan pedesaan, dengan Bandara Internasional Long Thanh sebagai inti restrukturisasi ruang pembangunan. Pengaturan ruang diarahkan menuju pendekatan multi-pusat dengan Bien Hoa, Bandara Long Thanh, Nhon Trach, Trang Bom, Dong Xoai, koridor transportasi antarwilayah, serta koridor Sungai Dong Nai sebagai poros penggerak. Selain itu, disebut pula kebutuhan meninjau dan menyesuaikan secara wajar area perencanaan bauksit untuk menghilangkan hambatan, mendorong pengembangan sosial-ekonomi secara efektif pada tiap tahap, serta memastikan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan jangka panjang.
Berkaca pada orientasi baru tersebut, Dinas Konstruksi menilai perlu ada penyesuaian agar perencanaan perkotaan dan pedesaan berjalan sejalan dengan perencanaan keseluruhan kota. Karena itu, instansi ini mengusulkan agar Komite Rakyat Kota mengarahkan penangguhan sementara pelaksanaan rencana-rencana yang sedang disusun hingga ada instruksi lebih lanjut dari Komite Partai Kota dan Komite Rakyat Kota.
Secara rinci, penangguhan sementara diusulkan berlaku untuk pelaksanaan rencana induk perkotaan dan rencana umum tingkat kecamatan yang disusun oleh komite rakyat kecamatan dan distrik. Rencana induk perkotaan yang disusun oleh Badan Manajemen Proyek Investasi dan Konstruksi Kota juga diusulkan ditangguhkan sementara, kecuali rencana induk perkotaan untuk distrik Phuoc Binh dan Phuoc Long yang disebut akan tetap dilanjutkan sebagai dasar pelaksanaan proyek kawasan perkotaan, layanan, dan ekowisata.
