Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan telah melakukan konsultasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pengadaan dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan yang ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program sosial di tingkat masyarakat.

Gus Ipul menegaskan langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan program berjalan dengan integritas serta terhindar dari praktik yang dapat merugikan negara maupun kelompok penerima manfaat. Ia menyebut keterlibatan KPK penting sejak tahap perencanaan dan pengawasan, mengingat program ini membutuhkan mekanisme pengadaan yang ketat dan terukur.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang tertinggal dari jalur pendidikan formal. Karena itu, pengelolaan anggaran dan penentuan sasaran penerima manfaat menjadi aspek yang dinilai krusial dalam implementasinya.

Gus Ipul mengatakan rekomendasi KPK mencakup berbagai aspek operasional, mulai dari mekanisme seleksi penerima manfaat hingga sistem pelaporan dan audit berkala. Masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Kementerian Sosial untuk menyusun protokol yang lebih ketat dan terstruktur dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Ia juga menekankan kesiapan Kementerian Sosial untuk mengintegrasikan rekomendasi KPK ke dalam kerangka kebijakan yang berlaku. Koordinasi ini, menurutnya, diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian lain dalam mengembangkan program sosial, terutama terkait transparansi pengadaan, kejelasan kriteria penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.