JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum berjalan optimal meski mendapat perhatian khusus dari kepala negara.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025), Purbaya menegaskan pengawasan penggunaan anggaran MBG akan diperketat. Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sektor swasta maupun belanja pemerintah.
“Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah,” kata Purbaya.
Ia mengaku telah meminta penjelasan internal terkait pemantauan program tersebut. “Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” ujarnya.
Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan selama ini belum mengambil langkah signifikan untuk mengatasi hambatan serapan anggaran MBG. Karena itu, ia berencana mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar menyajikan laporan secara transparan dan berkala kepada publik.
Data BGN menunjukkan, hingga awal September 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun atau setara 18,6%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding target Agustus yang tercatat Rp9,1 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan program MBG telah menjangkau 22 juta penerima manfaat dengan dukungan 7.453 titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melampaui target awal 7.000 titik. Namun, ia menilai tantangan perluasan program masih besar.
Dadan menargetkan pada September 2025 jumlah SPPG dapat meningkat menjadi 14.000 titik dengan cakupan 42 juta penerima manfaat. Dengan target tersebut, masih ada sekitar 40 juta penerima tambahan yang perlu dikejar dalam waktu singkat.
Ia menjelaskan percepatan serapan anggaran sangat bergantung pada jumlah dapur SPPG yang beroperasi. Menurutnya, setiap satu SPPG yang berjalan dapat menyerap sekitar Rp1 miliar per bulan.
“Setiap 1 SPPG operasional, maka di bulan itu 1 SPG akan menyerap kurang lebih Rp1 miliar. Jadi kalau ada 7.000 SPPG itu artinya akan ada Rp7 triliun yang terserap di bulan itu. Jadi kalau ada 14.000 SPPG, maka akan ada Rp14 triliun di bulan bersangkutan akan terserap,” kata Dadan.
Berdasarkan perhitungan tersebut, BGN menargetkan serapan anggaran pada September 2025 mencapai Rp19,63 triliun, dengan harapan melampaui target resmi yang telah ditetapkan.
Ke depan, pemerintah menyiapkan peta jalan peningkatan serapan hingga akhir tahun. Pada Oktober 2025, BGN menargetkan serapan mencapai Rp37,86 triliun dengan 21.000 SPPG dan jangkauan 63 juta penerima manfaat. Target pada November 2025 meningkat menjadi Rp59,55 triliun dengan cakupan 82,9 juta penerima manfaat melalui 25.000 SPPG, termasuk 6.000 dapur khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Pada Desember 2025, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran MBG mencapai Rp76,42 triliun, sejalan dengan tujuan program untuk memperkuat pemenuhan gizi bagi generasi muda.
