Berita palsu kian marak beredar di internet dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada isu-isu yang emosional dan kontroversial seperti perang di Ukraina, pandemi COVID-19, maupun isu gender. Di tengah banjir informasi, membedakan fakta dan fiksi tidak selalu mudah, dan sebagian orang cenderung lebih cepat menerima informasi keliru sebagai kebenaran.
Sejumlah penjelasan mengarah pada cara kerja pikiran manusia, faktor emosi, hingga motif sosial di balik aktivitas berbagi informasi. Berbagai penelitian dan pengamatan para ahli menunjukkan bahwa kerentanan terhadap berita palsu tidak berdiri pada satu sebab tunggal, melainkan gabungan dari beberapa mekanisme.
Salah satu konsep yang kerap disebut adalah bias kognitif, yakni kecenderungan berpikir yang keliru dan sulit dilepaskan. Pandangan pribadi dan cara seseorang memandang dunia—sering dikaitkan dengan partisanship atau confirmation bias—dapat membuat informasi yang sejalan dengan keyakinan lebih mudah dipercaya. Psikolog kognitif Stephan Lewandowsky dari Universitas Bristol, Inggris, menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan politiknya.
Contohnya, orang yang meyakini sebuah negara menerima terlalu banyak pengungsi dapat lebih mudah mempercayai kabar yang menyebut pemerintah kewalahan atau menggambarkan kelompok pengungsi secara negatif. Dalam situasi seperti ini, informasi yang menguatkan keyakinan awal cenderung diterima tanpa banyak pertanyaan.
Bias lain berkaitan dengan kecenderungan mengandalkan intuisi. Banyak orang merasa tidak perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum menerimanya, mengomentarinya, atau membagikannya. Kebiasaan membaca judul tanpa membuka isi lengkap juga memperbesar peluang salah paham. Media The Science Post dan NPR pernah menguji bias ini dengan memposting judul menyesatkan, sementara informasi sebenarnya baru terlihat jika pembaca mengklik tautannya—dan sebagian besar tidak melakukannya.
Di media sosial, efek bandwagon atau ikut-ikutan turut berperan. Ketika sebuah unggahan memiliki banyak tanda suka dan dibagikan berkali-kali, orang cenderung menganggapnya kredibel tanpa memeriksa isi. Selain itu, memori manusia juga tidak selalu akurat dalam menyimpan informasi. Fenomena yang disebut persistensi ketidakakuratan membuat seseorang bisa lupa apakah suatu klaim sudah terbukti salah atau benar. Bahkan setelah ada koreksi, sebagian orang masih dapat menganggap informasi palsu itu benar.
Faktor emosi juga dianggap mempercepat penyebaran. Lewandowsky menyebut berita palsu menyebar enam kali lebih cepat dibanding informasi yang benar, salah satunya karena sifatnya yang memicu reaksi emosional. Menurutnya, berita palsu cenderung membangkitkan kemarahan, dan orang lebih sering berinteraksi dengan informasi yang memancing emosi tersebut. Kondisi ini membuat konten keliru lebih mudah menjadi viral.
Selain mekanisme kognitif dan emosi, ada temuan yang mengaitkan kerentanan terhadap berita palsu dengan kepentingan pribadi. Studi Universitas Würzburg pada 2022 yang melibatkan 600 peserta menemukan bahwa orang yang cenderung mementingkan diri sendiri dan tidak berpikir berdasarkan fakta lebih mudah percaya berita palsu.
Penulis utama studi itu, psikolog Jan Philipp Rudloff, menjelaskan bahwa peneliti menilai keyakinan responden terkait pengetahuan dan fakta melalui pertanyaan seperti: apakah mereka mempercayai insting saat menerima informasi, seberapa besar nilai yang diberikan pada bukti, dan apakah mereka percaya pada keberadaan fakta yang independen. Evaluasi menunjukkan peserta semakin sulit membedakan pernyataan benar dan salah ketika semakin mengandalkan insting dan semakin sedikit percaya pada keberadaan fakta.
Rudloff juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai “faktor gelap kepribadian”, yaitu inti dari sifat-sifat kepribadian gelap seperti narsisme atau psikopat yang terkait dengan perilaku yang tidak disetujui secara sosial. Pada orang dengan sifat gelap yang kuat, kepentingan pribadi menjadi pusat pertimbangan, sehingga kebenaran dapat dipandang kurang penting jika tidak menguntungkan. Dalam kerangka ini, pertanyaannya bukan lagi apakah informasi itu benar, melainkan apakah informasi tersebut menguntungkan atau dapat dijadikan pembenaran.
Di sisi lain, tidak semua orang membagikan berita palsu karena percaya. Joe Walther, Direktur Center for Information Technologi and Society di Universitas California, menekankan aspek sosial dari aktivitas menyukai, mengomentari, dan membagikan konten di internet. Ia melihat aktivitas itu sebagai bentuk interaksi sosial, di mana orang ingin merasa ikut serta dan diakui. Walther memberi contoh: seseorang bisa saja mengirim cerita aneh yang ia duga tidak benar, tetapi menganggap penerima akan terhibur. Dalam konteks ini, berita palsu dapat dipakai untuk menarik perhatian, memancing respons, atau mencari validasi—bahkan ketika pengirimnya sadar informasinya keliru.
Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa alasan orang percaya atau menyebarkan berita palsu bersifat kompleks: dipengaruhi bias kognitif, emosi, sikap terhadap fakta, kepribadian, hingga kebutuhan sosial. Karena itu, upaya mengurangi dampaknya juga memerlukan pendekatan berlapis.
Salah satu langkah awal adalah menyadari bahwa manusia mudah terpengaruh dan tidak pernah sepenuhnya objektif. Rudloff menyarankan agar siswa dibekali pengetahuan lebih dalam tentang fakta dan sains. Ia menekankan bahwa dalam sains, fakta merupakan hasil kesepakatan di antara para ahli, namun konsensus dapat berubah ketika ada informasi baru.
Pendekatan lain adalah prebunking, yaitu membekali pengguna dengan informasi tentang berita palsu dan disinformasi sejak awal agar lebih waspada sebelum terpapar. Salah satu gagasan yang disebut adalah menggelar kampanye informasi sebelum pemilu, ketika berita palsu diperkirakan meningkat untuk memengaruhi pemilih.
