Program bantuan ikan dari pemerintah kembali marak disalahgunakan sebagai bahan hoaks di media sosial. Sejumlah unggahan menampilkan klaim adanya tautan pendaftaran bantuan bibit ikan maupun bantuan budidaya ikan air tawar, yang mengarahkan pengguna untuk mendaftar menggunakan nomor Telegram.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau masyarakat agar mewaspadai penipuan dan informasi palsu yang mengatasnamakan pihaknya, termasuk yang beredar melalui platform media sosial.

Berikut deretan hoaks terkait bantuan ikan yang telah diverifikasi kebenarannya:

1) Klaim tautan pendaftaran bantuan bibit ikan via Telegram

Sebuah unggahan di Facebook pada 11 Februari 2026 menyebarkan informasi bahwa “Program Bantuan Bibit Ikan” telah dibuka dan pendaftaran bisa dilakukan melalui tautan tertentu. Unggahan tersebut menyebut pendaftaran gratis, meminta pendaftar menggunakan nomor Telegram, serta meminta menunggu proses selama dua hari.

Dalam unggahan itu juga terdapat poster bertuliskan “Bantuan Bibit Ikan Resmi” dan ajakan untuk mendaftar. Terdapat menu pendaftaran yang ketika diklik mengarah ke halaman situs berisi formulir digital. Formulir tersebut meminta data pribadi, seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif.

2) Klaim tautan pendaftaran bantuan budidaya ikan air tawar hingga Juni 2026

Hoaks lain beredar melalui unggahan Facebook pada 13 Januari 2026. Unggahan ini mengklaim adanya “Bantuan Budidaya Ikan Air Tawar oleh Pemerintah” yang disebut berlaku sampai Juni 2026. Dalam narasinya, unggahan mencantumkan kriteria penerima bantuan, seperti petani atau kelompok tani, memiliki kolam atau wadah budidaya, berencana membudidayakan ikan air tawar, serta bersedia mengikuti bimbingan teknis.

Unggahan tersebut menyertakan menu pendaftaran yang mengarahkan pengguna ke sebuah tautan. Setelah dibuka, tautan itu menuju halaman situs dengan formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama dan nomor Telegram.

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan pendaftaran bantuan yang meminta data pribadi dan mengatasnamakan program pemerintah. Jika menemukan informasi serupa, publik diminta tidak mudah membagikan dan memastikan kebenarannya melalui kanal resmi.