Mengapa Kebenaran Sering Kalah dari Rumor di Ruang Digital: Pentingnya Budaya dan Kepercayaan Publik

Mengapa Kebenaran Sering Kalah dari Rumor di Ruang Digital: Pentingnya Budaya dan Kepercayaan Publik

Kebenaran kerap berjalan lebih lambat dibanding rumor di ruang digital. Di saat informasi bohong dikemas ringkas, sensasional, dan memancing emosi, klarifikasi resmi sering hadir dalam bahasa yang dingin dan birokratis. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan semata-mata kebenaran yang kalah, melainkan cara penyampaiannya yang gagal merebut perhatian dan membangun kepercayaan.

Gambaran itu disampaikan seorang petugas propaganda akar rumput di dataran tinggi Dien Bien pada suatu malam musim dingin. Ia menilai tantangan terberat bukan kurangnya arahan resmi, melainkan pola pikir masyarakat. Ketika kebijakan berubah dan pertanyaan publik muncul, keterlambatan bersuara—bahkan sehari—memberi ruang bagi media sosial untuk “berbicara” lebih dulu.

Pernyataan tersebut menyoroti kelemahan pendekatan lama dalam kerja ideologis yang bertumpu pada penghapusan unggahan atau sanksi administratif. Menurut pengalaman di lapangan, pusat persoalan berada pada kemampuan menarik perhatian dan menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan publik, sebagaimana ditekankan dalam narasi ini, tidak tumbuh dari slogan, melainkan dari tindakan yang benar dan tulus, serta kemampuan menjawab kegelisahan paling nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam kerangka sejarah perjuangan ideologis, teks ini mengutip peringatan Lenin tentang bahaya konsesi atau netralitas di ranah ideologi, serta pandangan Marx mengenai teori yang dapat menjadi kekuatan material ketika menembus massa. Pertanyaan kuncinya kemudian mengemuka: bagaimana kebenaran dapat menembus masyarakat di tengah lautan informasi yang membingungkan?

Salah satu jawaban yang ditawarkan adalah peran budaya. Presiden Ho Chi Minh dikutip pernah menegaskan bahwa budaya harus menerangi jalan bangsa. Dalam konteks kebijakan, disebutkan pula Peraturan 19-QĐ/TW yang mewajibkan organisasi Partai di semua tingkatan untuk menjalankan kerja politik dan ideologis, serta Resolusi 80-NQ/TW (Januari 2026) yang mendefinisikan ulang kedudukan budaya agar tidak dipandang sebatas hiburan atau simbol seremonial.

Dari sudut pandang ruang siber, kesimpulan yang ditarik ialah bahwa “menghijaukan medan perang digital” tidak cukup dilakukan lewat perintah, filter pemblokiran, atau bantahan kering. Kepemimpinan opini publik baru efektif ketika terintegrasi dalam arus budaya—melalui humanisme, persaudaraan, serta standar moral yang baik. Kebohongan bisa memanfaatkan teknologi untuk menipu, namun kepercayaan dinilai hanya dapat ditancapkan lewat ketulusan yang berakar pada budaya.

Budaya dalam narasi ini tidak ditempatkan sebagai hiasan, melainkan sebagai tindakan nyata yang hadir melalui individu dan kerja lapangan. Contoh yang diangkat adalah pengalaman di wilayah perbatasan Nậm Pồ, yang digambarkan pernah menghadapi persoalan ideologis serius akibat infiltrasi kelompok-kelompok yang disebut sebagai sekte sesat.

Pada Juli 2018, Nậm Pồ disebut sebagai daerah terpencil dan terjal di Provinsi Dien Bien yang saat itu memiliki 80 rumah tangga dengan lebih dari 450 orang yang menjadi korban kultus Yesuit. Mereka tersebar di komune Nam Nhu dan Nam Tin, dengan pengaruh kelompok yang disebut Ba Co Do. Organisasi-organisasi ini digambarkan bersembunyi di balik agama, mengeksploitasi keluguan masyarakat, menabur takhayul, menyebarkan gagasan anti-budaya yang bertentangan dengan adat dan nilai tradisional, serta memicu perpecahan keluarga dan mengikis kepercayaan kepada otoritas lokal.

Pengalaman Nậm Pồ menegaskan bahwa kepercayaan buta tidak mudah diberantas hanya dengan keputusan administratif atau larangan kaku. Keyakinan yang keliru, sebagaimana dinyatakan, hanya dapat digantikan oleh keyakinan yang lebih kuat dan lebih tulus. Karena itu, seluruh sistem politik—dari komite Partai, pemerintah, hingga angkatan bersenjata—turun tangan. Namun ujung tombak yang disebut paling efektif justru datang dari “pilar-pilar lembut” di komunitas: tetua desa, pemimpin komunitas, individu yang dihormati, dan tokoh agama yang dinilai tulus.

Mereka mendatangi rumah-rumah, berbicara dengan bahasa dan adat setempat, serta memanfaatkan ikatan kekerabatan untuk membangkitkan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Seorang pejabat propaganda di dataran tinggi Dien Bien merangkum pelajaran itu: jika pejabat tidak turun ke akar rumput, media sosial akan berbicara kepada rakyat untuk mereka. Kepercayaan, menurutnya, tidak lahir dari kata-kata fasih, melainkan dari tindakan yang benar dan tulus. Dalam narasi yang sama, penolakan terhadap kesesatan juga dikaitkan dengan perubahan nyata seperti listrik yang menjangkau desa, air bersih ke dusun, serta suara penuh kepedulian dari orang-orang yang dipercaya.

Di sepanjang proses tersebut, jurnalisme juga disebut memainkan peran. Tim peliputan Surat Kabar Dien Bien Phu menghasilkan lima artikel unggulan berjudul “Kembali ke Cahaya” yang memenangkan penghargaan tertinggi. Artikel-artikel itu digambarkan bukan sekadar capaian keterampilan jurnalistik, melainkan bukti kemampuan memimpin opini: jurnalisme tidak berdiri di luar kehidupan untuk menghakimi, melainkan menghadirkan kisah nyata yang membawa kehangatan kemanusiaan, membantu publik memahami kesulitan masyarakat akar rumput, dan membentuk gelombang opini yang mendorong mereka yang tersesat kembali ke jalan yang dianggap benar.

Pada akhir 2023, Nậm Pồ disebut berhasil memberantas aliran Je Sua dan Ba Co Do. Prestasi terbesar dalam narasi ini tidak diletakkan pada angka, melainkan pada pulihnya kehangatan sosial, kembalinya festival tradisional, dan menguatnya kepercayaan kepada Partai serta rezim.

Pengalaman Nậm Pồ kemudian ditarik sebagai pelajaran untuk ketahanan menghadapi “medan pertempuran ideologis” di ruang digital. Artikel berita yang baik dapat mengungkap kesalahan, namun kampanye media komunitas yang sarat budaya dinilai lebih mampu menjaga publik tetap selaras dengan yang benar. Karena itu, kerja ideologis ditekankan agar tidak tertinggal dari praktik.

Peraturan 19-QD/TW dikutip mendefinisikan kerangka bahwa pekerjaan politik dan ideologi adalah tugas terpenting dalam pembangunan Partai, harus menjunjung prinsip sekaligus terus berinovasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan peran memimpin, merintis, membimbing, dan mengarahkan praktik. Pertanyaan “bagaimana memimpin” dijawab dengan gagasan bahwa kebenaran membutuhkan bentuk fisik untuk menyentuh hati manusia—dan bentuk itu adalah budaya.

Dalam penerapan perspektif Resolusi 80 pada media digital, penurunan informasi positif disebut berakar dari pengabaian nilai budaya: masyarakat disuguhi angka pertumbuhan yang hampa alih-alih kisah usaha manusia; bantahan terhadap retorika bermusuhan disampaikan lewat argumen kering alih-alih membangkitkan kebanggaan nasional, welas asih, dan kejujuran. Kebenaran, menurut narasi ini, baru menyebar dan berakar ketika menjadi norma perilaku, cara bercerita yang manusiawi, dan kemampuan menghubungkan komunitas.

Masih ada keraguan bahwa budaya terlalu “lunak” dan sulit diukur untuk melawan perang informasi dan perang psikologis di platform teknologi tinggi. Namun argumen tandingan yang diajukan menyebut budaya sebagai senjata yang mendefinisikan identitas bangsa. Walau deepfake dapat memalsukan wajah dan AI meniru suara, nilai moral, patriotisme, dan persaudaraan yang mengalir dalam nadi masyarakat dinilai tidak mudah dipalsukan. Ukuran kekuatan budaya, menurut teks ini, terlihat dari kemampuannya membentuk komunitas, mendorong warga membela yang benar di media sosial, dan membuat orang berpaling dari konten sensasional berbahaya.

Di ujungnya, persaingan paling berat di era digital digambarkan bukan perlombaan bandwidth atau kecepatan internet, melainkan pertempuran memperebutkan kepercayaan. Kebohongan sering menang cepat karena mampu memicu takut, marah, dan rasa ingin tahu massa. Namun kebenaran—jika dipupuk oleh arus budaya yang membimbing—dianggap berpeluang meraih kemenangan yang lebih abadi.

Narasi ini menutup dengan catatan bahwa gagasan yang benar sekalipun akan menjadi upaya terisolasi jika tidak ditempatkan dalam sistem operasi yang terpadu. Agar kebenaran benar-benar menjadi kekuatan nyata yang membimbing masyarakat, diperlukan langkah melampaui sekadar penolakan, yakni membangun jaringan informasi yang solid dan saling terhubung.