Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi mempertahankan kepercayaan publik. Peringatan itu disampaikan menyusul masih adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang dinilai dapat memengaruhi citra kepala daerah secara luas.
“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam forum APEKSI. Ia menekankan dua isu yang perlu menjadi perhatian utama, yakni praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
Menurut Tito, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan individu yang terlibat, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Ia menilai kondisi itu berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tito menambahkan, kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting bagi kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Di sisi lain, Tito mengapresiasi banyak kepala daerah yang dinilai telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi. Namun, ia menilai capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar atau menjadi viral.
Ia mengilustrasikan bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi yang kurang berimbang. Karena itu, Tito mendorong asosiasi kepala daerah agar lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.
Selain penguatan tata kelola, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah.
“Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.
Pernyataan Tito tersebut menegaskan dorongan pemerintah pusat untuk memperkuat integritas di daerah. Ia menambahkan, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah sangat ditopang oleh kepercayaan, yang dibangun melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.
