Di tengah ramainya analisis militer mengenai serangan Israel terhadap Iran, perhatian publik kerap tertuju pada kekuatan tempur serta kemampuan elite politik di Teheran mengelola krisis. Namun, menurut penulis dan peneliti sosiologi politik Dr. Ammar Ali Hassan, ada faktor lain yang tak kalah menentukan dalam situasi konflik: kondisi sosial di dalam negeri yang menjadi penopang utama daya tahan negara, baik secara militer maupun politik.
Hassan menilai ketahanan sebuah negara saat perang sangat dipengaruhi oleh kohesi masyarakatnya. Ketika rakyat bersatu dan mendukung kepemimpinan politik, agama, dan militer, daya tahan negara akan meningkat. Sebaliknya, bila masyarakat terpecah, kondisi itu dapat menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan untuk mengguncang stabilitas atau mendorong perubahan kekuasaan.
Dalam pandangannya, Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, memahami pentingnya faktor sosial tersebut. Ia menyebut bahwa upaya menggulingkan rezim Iran pernah dicoba melalui dua gelombang protes besar di dalam negeri yang disertai sorotan media luas, namun tidak membuahkan hasil.
Hassan menyoroti perubahan narasi Israel yang menyebut serangan terhadap Iran sebagai “perang”, bukan lagi sekadar “operasi militer”. Ia menduga, penyebutan ini mengindikasikan bahwa agenda untuk menggulingkan rezim ulama di Iran dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Menurutnya, langkah-langkah untuk tujuan tersebut kemungkinan sudah dirumuskan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan lingkar kekuasaannya, meski belum ditampilkan secara terbuka.
Ia menilai sasaran serangan bukan hanya melemahkan kemampuan tempur Iran, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan kepemimpinan politik dan keagamaan di mata masyarakatnya sendiri. Dalam respons awal, pemerintah Iran disebut langsung menyebut serangan itu sebagai bentuk “perang psikologis”, seraya menyerukan agar rakyat tetap percaya pada kemampuan negara untuk membalas dengan cara yang dinilai dapat menjaga harga diri nasional.
Meski demikian, Hassan menekankan bahwa tantangan utama bagi Iran justru bersumber dari dinamika internal. Ia menggambarkan Iran sebagai masyarakat majemuk yang tidak homogen, baik dari sisi etnis, agama, maupun identitas kebangsaan. Rezim pasca-Revolusi 1979, menurutnya, mewarisi mosaik sosial yang kompleks: mayoritas Syiah, serta minoritas Sunni, Bahai, Zoroaster, Kristen, Yahudi, dan kelompok kepercayaan lain seperti Mandaean dan Yarsani.
Dari sisi etnis, ia menyebut keberadaan kelompok Persia, Arab, Kurdi, Baluch, Turkmen, Azeri, serta kelompok-kelompok kecil lain seperti Armenia dan Lur. Keberagaman ini, tulisnya, tidak tersebar merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Konfigurasi geografis semacam itu dinilai menyulitkan integrasi nasional dan menambah beban pemerintah pusat dalam membangun negara-bangsa yang solid.
Hassan juga menyoroti adanya diskriminasi yang dialami sebagian kelompok minoritas, baik etnis maupun agama, yang membuat proyek kebangsaan Iran tampak rapuh dari dalam. Ia mencatat bahwa pemerintah Iran dalam beberapa tahun terakhir mencoba mengakomodasi pluralisme melalui ruang perwakilan politik terbatas bagi kelompok minoritas, perlindungan hukum terhadap agama-agama non-Islam, serta pengakuan konstitusional atas hak etnis-etnis tertentu. Namun, menurutnya, sebagian kalangan memandang langkah tersebut masih bersifat simbolik dan belum berakar pada prinsip kewarganegaraan yang menekankan meritokrasi.
Selain polarisasi vertikal yang bersifat historis, Hassan menilai Iran juga menghadapi fragmentasi horizontal yang kian tajam dalam dua dekade terakhir. Ia menyebut ketimpangan kelas yang semakin mencolok, dengan kekayaan nasional terkonsentrasi pada 10 persen penduduk, sementara kontribusi pajak kelompok kaya disebut hanya sekitar 3 persen dari total penerimaan negara.
Di saat yang sama, ia menggarisbawahi gelombang sekularisasi di kalangan generasi muda yang memunculkan tantangan terhadap legitimasi ideologi Wilayat al-Faqih, konsep kepemimpinan ulama yang menjadi dasar teokrasi Iran. Menurutnya, generasi muda Iran semakin kritis terhadap narasi religius tradisional, menuntut keterbukaan, dan ingin lebih terhubung dengan dunia luar. Perubahan nilai ini dinilai menciptakan tantangan budaya baru bagi pemerintahan yang dibangun atas semangat revolusi keagamaan.
Hassan menilai otoritas Iran telah berupaya meredam potensi konflik melalui retorika inklusif dan kebijakan afirmatif. Namun ia mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan keberagaman yang tidak dikelola dengan bijak dapat memicu benturan dan kekerasan, terlebih bila ideologi negara dianggap kaku atau represif terhadap aspirasi kelompok tertentu.
Dalam konteks ancaman militer eksternal, ia menyebut masyarakat Iran kini menghadapi ujian: apakah akan bersatu mendukung pemerintah dan menempatkan kepentingan nasional di atas perbedaan identitas, atau justru melihat situasi sebagai momentum untuk menuntut perubahan radikal demi masa depan yang lebih adil bagi komunitas masing-masing.
Ia juga memperingatkan bahwa bila serangan Israel berlanjut dan Iran kehilangan kemampuan untuk membalas atau menahan pukulan, maka propaganda Israel berpotensi bergeser ke ranah sosial dengan memanfaatkan keresahan publik dan mempercepat delegitimasi dari dalam. Menurutnya, keberhasilan skenario semacam itu bergantung pada dua faktor: seberapa kuat militer Iran bertahan dan seberapa besar kemampuan Iran membalas hingga memaksa Israel menghentikan perang. Jika salah satu unsur runtuh, ia menilai keretakan internal bisa menyusul—dan itulah yang disebutnya dapat menjadi awal “kemenangan sejati” bagi Israel.
Artikel ini merupakan penulisan ulang dari opini Dr. Ammar Ali Hassan, penulis dan peneliti sosiologi politik.
