Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar menggelar diskusi publik di Pelataran Balang Institut, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Rabu (15/7/2021) malam.
Diskusi tersebut membahas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mendorong inovasi pelayanan publik memasuki tahun kedua pandemi Covid-19. Kegiatan ini menghadirkan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin dan Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad sebagai narasumber, serta dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau perwakilannya.
Dosen Pembimbing KKL Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Fajar, S Sos M Si, dan Direktur Balang Institut Mahbub Ali Muhyar turut hadir sebagai penanggap.
Dalam pemaparannya, Ilham Syah Azikin menyampaikan bahwa inovasi di daerah yang dipimpinnya tidak semata-mata dipicu oleh pandemi. Ia menyebut sejak awal telah ada komitmen bersama jajaran OPD untuk memastikan organisasi mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Menurut Ilham, inovasi juga diharapkan menjadi magnet yang membuat pemerintah efektif dalam pelayanan dan masyarakat merasakan kenyamanan. Ia mengatakan konsep inovasi telah dirumuskan sebelum pandemi dengan dukungan penggiat sosial di Bantaeng, termasuk dorongan program seperti “satu eselon IV tiga inovasi” dan “satu guru satu inovasi”.
Ia juga mendorong keterlibatan pihak di luar struktur organisasi agar melahirkan gagasan yang dapat digunakan dalam konteks pelayanan publik. Ilham mencontohkan inovasi pada administrasi kependudukan serta layanan kesehatan ibu dan anak, yang menurutnya dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kerja-kerja pemerintah.
Ilham turut mengapresiasi OPD yang berlomba menghadirkan inovasi saat ruang inovasi dibuka. Namun ia menekankan inovasi tidak seharusnya hanya untuk dilombakan atau sekadar mengejar penghargaan. “Inovasi lahir dari orang-orang yang punya kreatifitas,” ujarnya.
Selain itu, ia menyatakan pemerintah daerah terus membuka ruang diskusi internal maupun eksternal. Ia juga menilai perlu adanya penilaian dari luar sebagai sistem pendukung untuk melihat apakah inovasi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad mengatakan keberhasilan bupati dapat dilihat dari implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meski demikian, ia menegaskan inovasi tetap memiliki tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah.
Hamsyah menyebut banyak inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, termasuk penghargaan yang diterima bupati. Ia menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif, serta berharap seluruh OPD ikut membantu menghadirkan inovasi bagi masyarakat. Menurutnya, pandemi tidak menjadi penghalang dan masukan masyarakat tetap diperlukan.
Ia juga menegaskan dukungan penganggaran sebagai bagian dari komitmen kelembagaan. Hamsyah mencontohkan program pembagian modal usaha untuk kelompok kecil menengah yang disebutnya sejalan dengan RPJMD dan visi-misi bupati. Ia menilai penghargaan yang diterima bupati menunjukkan langkah yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya dalam penganggaran.
