Perhelatan BYD Tech Culture Festival yang digelar di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 23–24 Mei 2026, menjadi sorotan warganet setelah beredar materi promosi yang menampilkan logo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kemunculan logo tersebut memicu dugaan adanya keterlibatan atau dukungan politik dalam acara tersebut.
Namun, klarifikasi dari kedua pihak menyatakan tidak ada kerja sama maupun bentuk sponsorship antara BYD dan Gerindra. Kesalahpahaman publik disebut berawal dari kelalaian administratif tim media sosial Partai Gerindra.
Rani Mauliani yang mewakili Partai Gerindra DKI Jakarta mengakui adanya kekhilafan dan ketidakpahaman di internal tim media sosialnya. Ia menjelaskan, unggahan poster acara BYD yang menyertakan logo partai dilakukan dengan niat untuk menyebarluaskan informasi acara kepada masyarakat, bukan sebagai penanda keterlibatan partai dalam penyelenggaraan.
“Kami menyadari adanya kekhilafan, ketidakpahaman, serta kelalaian yang dilakukan oleh admin tim media kami dalam mengelola materi promosi acara tersebut,” kata Rani Mauliani. Ia menegaskan BYD Tech-Culture Fest bukan agenda atau acara resmi Partai Gerindra.
Rani juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Ia berharap kesalahpahaman ini segera selesai dan tidak menimbulkan dampak lanjutan di ruang publik.
Sementara itu, BYD Indonesia menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram @byd_indonesia. BYD menegaskan BYD Tech-Culture Fest merupakan acara yang diselenggarakan secara mandiri dan independen, serta tidak memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan organisasi politik, partai, maupun kelompok mana pun.
BYD Indonesia menyatakan rangkaian kegiatan dalam festival tersebut berfokus pada tujuan informatif, hiburan, dan pengalaman bagi pengunjung. Penegasan serupa juga disampaikan terkait para pengisi acara atau bintang tamu yang disebut tidak terafiliasi dengan pihak mana pun, termasuk partai politik.
Klarifikasi dari Gerindra dan BYD ditujukan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan persepsi publik terhadap festival tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan. Polemik ini sekaligus menyoroti pentingnya ketelitian dan verifikasi dalam pengelolaan materi publikasi di media sosial agar tidak memicu kesalahpahaman.
