Masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia telah lama meminta adanya transparansi dalam pengelolaan dana NIB. Sejumlah keluhan mengemuka terkait keterlambatan dan ketidakjelasan proses pengelolaan dana tersebut, yang dinilai menyulitkan pelaku usaha maupun masyarakat dalam mengakses dana NIB.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming disebut telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana NIB. Di sisi lain, kebutuhan pembenahan juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,08%.
Dalam konteks tersebut, sejumlah strategi dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat transparansi dan efektivitas pengelolaan dana NIB pada 2026. Berikut lima langkah yang disorot.
1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi
Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dipandang penting untuk mendukung pengelolaan dana NIB yang lebih transparan dan efektif. Dengan sistem yang lebih kuat, proses pencatatan, pelaporan, dan pelacakan aliran dana diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertata.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Selain teknologi, kualitas pengelolaan juga ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu strategi yang disebut diperlukan agar pengelolaan dana NIB dapat berjalan lebih baik.
3. Penguatan koordinasi antarlembaga
Koordinasi antara instansi pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi perhatian. Penguatan koordinasi dinilai dapat membantu memastikan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan searah, sehingga transparansi pengelolaan dana NIB lebih mudah diwujudkan.
4. Peningkatan pengawasan
Strategi berikutnya adalah peningkatan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana NIB. Pengawasan diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memastikan dana dikelola sesuai ketentuan.
5. Perluasan partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat juga disebut penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan publik dipandang dapat memperkuat kontrol sosial serta membantu memastikan pengelolaan dana NIB menjawab kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah disebut telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana NIB, meski masih dinilai menyisakan pekerjaan rumah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan dana NIB yang dikelola pemerintah mencapai Rp 100 triliun pada 2025.
Dengan besarnya dana yang dikelola, strategi perbaikan yang mencakup penguatan sistem, peningkatan kapasitas, koordinasi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat menjadi aspek yang disorot untuk mendorong transparansi pengelolaan dana NIB pada 2026.
