Kunjungan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80 dipandang sebagai peristiwa penting bagi Suriah pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Lawatan ini dinilai melampaui agenda diplomasi seremonial, karena membawa harapan akan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kehidupan warga yang masih terdampak krisis ekonomi dan sanksi internasional.

Dalam kunjungan tersebut, Sharaa menjadi presiden Suriah pertama yang berpidato di Majelis Umum PBB sejak Juni 1967. Namun, signifikansinya tidak hanya terletak pada momen pidato itu. Rangkaian pertemuan bilateral dan partisipasi dalam sejumlah forum internasional menandai upaya Damaskus memutus isolasi yang selama ini membelenggu Suriah.

Selama di New York, Sharaa tercatat bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia juga menghadiri forum seperti KTT Concordia Global.

Di panggung PBB, Sharaa memanfaatkan kesempatan untuk memperkenalkan arah baru Suriah: menapaki stabilitas, rekonstruksi, dan pembangunan tata hukum. Pemerintahan baru berupaya menggeser citra Suriah dari negara konflik menuju narasi yang menekankan pemulihan dan pembangunan, sekaligus membangun hubungan luar negeri berbasis dialog, kepentingan timbal balik, dan kerja sama regional. Dalam pesan yang disampaikan, ia juga menegaskan bahwa Suriah yang baru tidak akan menjadi sumber ancaman bagi negara-negara tetangga.

Lawatan ini berlangsung di tengah dinamika kawasan dan internasional yang disebut mulai menyambut positif perubahan di Damaskus. Liputan media internasional yang luas turut mengembalikan Suriah ke sorotan global, sekaligus memunculkan Sharaa sebagai figur yang mewakili fase baru hubungan internasional Suriah.

Di sisi lain, hasil kunjungan dinilai belum dapat diukur sepenuhnya. Meski begitu, sejumlah poin yang muncul dari pertemuan-pertemuan di New York menjadi catatan penting. Salah satunya terkait sinyal dari Amerika Serikat mengenai kemungkinan membuka jalan menuju pencabutan sanksi. Dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Kongres AS, Sharaa disebut mendengar komitmen untuk mulai mengarah pada langkah tersebut, dengan kemungkinan perkembangan dalam waktu dekat.

Isu lain yang dibahas adalah perundingan perjanjian keamanan dengan Israel. Perundingan itu disebut belum mencapai titik final, meskipun ada kemajuan. Mediasi yang didorong utusan Amerika, Tom Barrack, belum menjembatani seluruh perbedaan. Pihak Suriah menolak tuntutan Israel untuk membuka jalur darat menuju Provinsi Suwaida. Sharaa menyatakan tahap pertama perjanjian keamanan seharusnya mengembalikan Israel ke garis gencatan senjata 1974, setelah sebelumnya melakukan penetrasi ke wilayah Suriah.

Menurut posisi yang disampaikan, jika Israel memiliki kekhawatiran keamanan, hal tersebut dapat dibahas melalui mediator regional dan internasional, termasuk AS. Sharaa juga menegaskan prasyarat bagi perdamaian adalah penarikan Israel dari wilayah Suriah yang didudukinya setelah kejatuhan rezim Assad. Dalam perkembangan yang digambarkan, Israel disebut masih menjalankan politik tarik-ulur.

Sejumlah pernyataan pejabat Amerika dan Eropa setelah bertemu Sharaa dan Menteri Luar Negeri serta Urusan Ekspatriat Asad al-Syibani menunjukkan adanya tanda-tanda keterbukaan ekonomi, terutama terkait peluang investasi dan pembahasan pencabutan penuh sanksi, termasuk UU “Caesar”. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan telah berdialog dengan Sharaa mengenai tujuan bersama menjadikan Suriah negara yang berdaulat, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan komitmen Presiden Donald Trump untuk menghapus sanksi.

Syibani, dalam pernyataannya, menyebut penguatan hubungan, pencabutan sanksi, dan pemulihan ekonomi menjadi topik dominan dalam pertemuan dengan pejabat Barat. Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa seluruh sanksi, termasuk UU Caesar, akan segera dicabut. Dari pihak Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan komitmen untuk memperluas dialog politik dengan Suriah, serta menyatakan kesediaan membantu kebutuhan kemanusiaan mendesak dan mendukung pemulihan sosial-ekonomi sebagai bagian dari rekonstruksi pascakonflik.

Selain agenda politik, kunjungan Sharaa juga membawa dimensi ekonomi yang kuat. Salah satu pertemuan kunci adalah diskusi meja bundar yang diadakan Kamar Dagang AS, yang mempertemukan Sharaa dengan perwakilan 39 perusahaan besar dunia, termasuk Google, Microsoft, Chevron, Bechtel, Boeing, Mastercard, Citi, Visa, Motorola, Abbott, PepsiCo, Shell, TotalEnergies, dan Uber. Forum ini membuka dialog mengenai peluang investasi di Suriah, dengan potensi di sektor teknologi, energi, infrastruktur, dan kesehatan.

Sharaa juga berpartisipasi dalam Konferensi Concordia yang berlangsung paralel dengan Sidang Umum PBB dan dihadiri investor serta pakar ekonomi global. Tema yang dibahas mencakup rekonstruksi, pembangunan berkelanjutan, dan kemitraan publik-swasta. Sorotan khusus tertuju pada sesi dialog yang dipandu mantan Direktur CIA, Jenderal Purnawirawan David Petraeus, dengan Sharaa sebagai tamu utama. Dalam sesi tanya jawab, Sharaa menekankan adanya ruang kerja sama berbasis kepentingan bersama antara Suriah, Amerika, dan Barat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung isu minoritas dan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan dihadapkan ke pengadilan. “Setiap orang yang tangannya berlumuran darah akan dibawa ke meja hukum,” kata Sharaa.

Di akhir rangkaian agenda, kunjungan ini diposisikan sebagai bagian dari strategi pemerintahan baru untuk merumuskan kebijakan luar negeri sekaligus menyampaikan suara rakyat Suriah kepada dunia. Sharaa memulai rangkaian pertemuannya dengan menemui komunitas diaspora Suriah di AS, menegaskan bahwa warga Suriah di luar negeri merupakan bagian dari proyek kebangkitan Suriah baru, termasuk melalui kontribusi keahlian, modal, dan pengalaman untuk investasi dan pembangunan.

Keseluruhan agenda menegaskan keterkaitan erat antara kemajuan politik dan pemulihan ekonomi. Pemerintahan baru menilai penyelesaian persoalan politik—baik domestik maupun internasional—akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan meningkatkan daya tarik Suriah bagi investor. Namun, perhatian juga diarahkan pada kebutuhan penataan di dalam negeri, termasuk langkah-langkah untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat Suriah dalam pemerintahan baru demi memperkuat kohesi sosial dan kemampuan menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan keamanan.