Kronologi Demo Tunjangan DPR yang Berujung Kerusuhan dan Penjarahan di Sejumlah Daerah

Kronologi Demo Tunjangan DPR yang Berujung Kerusuhan dan Penjarahan di Sejumlah Daerah

Gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah sejak Senin, 25 Agustus 2025. Aksi yang semula memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian meluas, berubah menjadi bentrokan, kerusuhan, hingga penjarahan di sejumlah lokasi.

Senin, 25 Agustus 2025

Seruan aksi 25 Agustus pertama kali beredar melalui pesan berantai di grup percakapan WhatsApp dan media sosial. Ajakan itu disebarkan hampir sepekan sebelum pelaksanaan oleh kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”.

Dalam narasinya, kelompok tersebut mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan. Mereka juga menyuarakan tuntutan pengusutan dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, seruan untuk membubarkan lembaga parlemen turut digaungkan. Salah satu pesan menyebut, “Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah.”

Pada hari pelaksanaan, ratusan orang dari berbagai kalangan hadir tanpa identitas kelompok yang jelas. Demonstrasi berlangsung hingga malam, namun tidak ada anggota parlemen yang menemui massa. Hingga pukul 21.15 WIB, polisi dan massa aksi terlibat bentrokan di kawasan kolong jembatan layang Pejompongan, Jakarta.

Bentrok juga melibatkan demonstran yang mengenakan seragam sekolah putih abu-abu. Polda Metro Jaya menangkap sedikitnya 169 pelajar dari demo di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR/DPD.

Kamis, 28 Agustus 2025

Pada Kamis, 28 Agustus 2025, serikat buruh menggelar unjuk rasa dengan topik berbeda dan membawa enam tuntutan. Tuntutan itu meliputi penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, serta permintaan agar DPR merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Aksi buruh berlangsung damai dan massa membubarkan diri sekitar pukul 12.00. Namun setelah itu, gelombang massa dari mahasiswa dan kelompok berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang disebut berlebihan, mencapai Rp 100 juta per bulan.

Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR kemudian berlangsung ricuh. Puncaknya terjadi ketika kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) melindas Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi online, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.

Kamis malam, 21.00 WIB

Kematian Affan memicu kemarahan publik. Para pengemudi ojek online kemudian mengepung Markas Komando (Mako) Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat. Aksi ini berlangsung hingga keesokan hari dan meluas ke berbagai daerah, antara lain Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Jumat malam, 29 Agustus 2025

Situasi meningkat pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Bentrokan antara massa dan aparat di sejumlah titik demonstrasi semakin memanas. Polisi terus menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Di sisi lain, massa mulai membakar sejumlah gedung, seperti gedung DPRD dan Markas Kepolisian Daerah, serta fasilitas umum termasuk halte dan stasiun.

Sabtu sore, 30 Agustus 2025

Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sebagian massa masih bertahan di sejumlah lokasi dan situasi disebut cukup kondusif. Namun, di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, beredar informasi di media sosial yang menyebut sejumlah anggota dewan berada di luar negeri, termasuk Ahmad Sahroni.

Kabar tersebut kembali menyulut amarah. Pada Sabtu sore, ratusan orang mendatangi kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Massa menjarah sejumlah barang, mulai dari kursi, lemari, jam tangan, uang, mesin pendingin, hingga berangkas uang yang disebut berisi pecahan dolar.

Aksi penjarahan itu disiarkan secara langsung melalui TikTok oleh sejumlah orang yang datang ke lokasi. Dalam siaran tersebut, sebagian warganet yang menonton ramai-ramai menimpali dengan ajakan untuk melanjutkan penjarahan ke rumah tokoh lain, termasuk Eko Patrio, Uya Kuya, hingga pejabat negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama tersebut disebut menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir karena pernyataan yang dinilai kontroversial.