Ungkapan “rakyat diminta percaya, namun bukti kejujuran masih langka” dinilai menggambarkan suasana batin sebagian masyarakat Indonesia belakangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah disebut menunjukkan kecenderungan menurun, dipicu kekecewaan berulang atas janji politik yang tidak terealisasi, kasus korupsi yang terus muncul, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepercayaan publik selama ini dipandang sebagai modal dasar bagi keberlangsungan pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang dinilai baik sekalipun berisiko tidak memperoleh legitimasi. Di tengah kondisi tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat atau lebih fokus mempertahankan kekuasaan.
Salah satu faktor yang kerap disebut menggerus kepercayaan adalah praktik korupsi. Publik masih mengingat kasus mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang terjerat korupsi bantuan sosial Covid-19 pada 2020, dengan nilai suap disebut mencapai Rp32,4 miliar. Kasus itu dipandang meninggalkan luka moral yang mendalam karena terkait program bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.
Pada 2025, persoalan serupa kembali mencuat melalui dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini terungkap pada pertengahan 2025 setelah KPK memeriksa sejumlah pejabat tinggi. Berdasarkan laporan yang dirujuk, nilai gratifikasi yang diselidiki mencapai lebih dari USD 3,5 juta, dengan aset senilai USD 412 juta disebut telah disita. Temuan barang mewah, termasuk motor Harley Davidson dari pejabat terkait, turut menjadi sorotan sebagai simbol kontras antara gaya hidup birokrasi dan nilai pelayanan publik.
Isu integritas juga mencuat di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Pada September 2025, Pertamina terseret kasus pengadaan bahan bakar tercampur (fuel adulteration). Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa tantangan utama perusahaan adalah memulihkan kepercayaan publik setelah skandal tersebut terungkap. Peristiwa ini dinilai berdampak luas mengingat bahan bakar merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Penurunan kepercayaan tidak hanya disorot pada level eksekutif, tetapi juga meluas ke berbagai lembaga pemerintahan. Survei Indikator Politik Indonesia pada 2024 mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah pusat sekitar 60%, turun dari 72% pada 2022. Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia pada 2024 melaporkan hanya 55,3% responden yang meyakini pemerintah bertindak sesuai kepentingan rakyat.
Rangkaian kasus dan temuan survei tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintah dan lembaga terkait dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Di tengah sorotan publik, isu transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan menjadi titik penting yang kerap disebut menentukan apakah legitimasi pemerintahan dapat kembali menguat.
