Kepercayaan publik kerap disebut sebagai fondasi demokrasi. Demokrasi tidak hanya ditopang oleh pemilihan umum yang rutin, tetapi juga oleh keyakinan warga bahwa institusi negara bekerja secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika kepercayaan ini menurun, legitimasi lembaga negara ikut terkikis dan keraguan masyarakat dapat meluas, bukan hanya terhadap kebijakan publik, melainkan juga terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah faktor dinilai memperkuat persepsi negatif terhadap institusi negara, mulai dari kasus korupsi, konflik kepentingan elite politik, ketimpangan penegakan hukum, hingga maraknya disinformasi di ruang digital. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang semakin relevan: apakah krisis kepercayaan publik merupakan ancaman nyata bagi demokrasi?
Dalam kerangka pemikiran Max Weber, kekuasaan dapat bertahan karena adanya legitimasi yang diberikan masyarakat. Dalam negara demokratis modern, legitimasi bertumpu pada kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang adil. Jika lembaga negara gagal menjalankan fungsi itu secara konsisten, legitimasi melemah dan kepercayaan masyarakat berisiko runtuh. Kondisi ini juga berkaitan dengan rendahnya modal sosial: ketika warga tidak lagi percaya pada institusi, mereka cenderung mengurangi partisipasi, enggan bekerja sama, dan menarik diri dari ruang publik.
Steven Levitsky dan Lucan Way menyoroti sisi lain yang lebih mengkhawatirkan. Kemunduran demokrasi tidak selalu terjadi melalui kudeta atau perubahan rezim secara drastis. Demokrasi dapat melemah perlahan melalui erosi kepercayaan terhadap institusi, delegitimasi proses politik, serta meningkatnya dukungan terhadap figur yang menawarkan solusi instan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokratis.
Krisis kepercayaan dinilai tidak muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari persoalan yang dibiarkan berlarut-larut. Korupsi yang mengakar sering dipandang sebagai penyebab mendasar: ketika pejabat publik menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, masyarakat mempertanyakan integritas institusi yang mereka wakili. Krisis representasi turut memperparah keadaan, ketika publik menilai kebijakan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite dibanding aspirasi warga, sehingga wibawa lembaga legislatif ikut menurun.
Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak konsisten—yang kerap digambarkan sebagai “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”—melukai rasa keadilan masyarakat secara langsung. Derasnya disinformasi di media sosial juga mempercepat pengikisan kepercayaan, terutama ketika pemerintah dipersepsikan tidak transparan dalam menyampaikan informasi.
Gejala krisis kepercayaan tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi fenomena global. Survei Edelman Trust Barometer 2025 mencatat 61% responden di 28 negara memiliki tingkat kekecewaan sedang hingga tinggi terhadap pemerintah, dunia usaha, dan kelompok elite. Banyak di antaranya merasa sistem yang ada lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
Di Indonesia, gambaran serupa terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di sekitar 56 persen, menjadi yang terendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Pada saat yang sama, TNI memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi, sekitar 93 persen. Kesenjangan ini menunjukkan legitimasi publik terhadap lembaga negara tidak merata—sebuah tantangan serius bagi kualitas demokrasi.
Meski demikian, tidak semua kritik dan keraguan terhadap pemerintah dapat dipandang sebagai ancaman. Sebagian kalangan menilai sikap kritis merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Perbedaannya terletak pada batas antara skeptisisme yang mendorong perbaikan dan ketidakpercayaan yang bersifat destruktif.
Skeptisisme yang sehat dapat memperkuat tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong reformasi institusi. Namun, ketidakpercayaan yang berlebihan berisiko memicu apatisme politik, menurunkan partisipasi, dan meningkatkan daya tarik pemimpin populis yang menjanjikan solusi cepat tanpa menghormati mekanisme demokrasi. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada parlemen, pengadilan, maupun lembaga penegak hukum, ruang bagi praktik otoritarianisme dapat terbuka lebih lebar.
“Ketika rakyat tak lagi percaya pada institusi yang seharusnya melindungi mereka, demokrasi bukan hanya melemah — ia kehilangan jiwanya.” Kalimat ini merangkum inti persoalan: krisis kepercayaan bukan sekadar soal citra lembaga, melainkan soal ketahanan demokrasi itu sendiri.
