Kepercayaan publik kerap disebut sebagai fondasi utama demokrasi. Demokrasi tidak hanya ditopang oleh pemilu yang berlangsung berkala, tetapi juga oleh keyakinan warga bahwa institusi negara bekerja secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika kepercayaan melemah, legitimasi lembaga negara ikut terkikis dan masyarakat menjadi semakin skeptis, bukan hanya terhadap kebijakan publik, melainkan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi, konflik kepentingan elite politik, ketimpangan penegakan hukum, serta maraknya disinformasi di ruang digital memperkuat persepsi bahwa institusi negara tidak selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang mengemuka: apakah krisis kepercayaan publik merupakan ancaman nyata bagi demokrasi?
Dalam kerangka pemikiran Max Weber, kekuasaan dapat bertahan karena adanya legitimasi yang diberikan masyarakat. Pada negara demokratis modern, legitimasi itu bersumber dari kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang adil. Ketika lembaga negara gagal menjalankan fungsi tersebut secara konsisten, legitimasi melemah dan kepercayaan masyarakat runtuh. Kondisi ini kerap diperparah oleh rendahnya modal sosial: masyarakat yang tidak lagi percaya pada institusinya cenderung berhenti berpartisipasi, menolak bekerja sama, dan menarik diri dari ruang publik.
Steven Levitsky dan Lucan Way menyoroti sisi lain yang lebih mengkhawatirkan. Kemunduran demokrasi, menurut mereka, tidak selalu terjadi melalui kudeta atau pergantian rezim secara drastis. Demokrasi dapat melemah perlahan melalui erosi kepercayaan terhadap institusi, delegitimasi proses politik, serta meningkatnya dukungan terhadap figur yang menawarkan solusi instan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokratis.
Krisis kepercayaan dinilai tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kegagalan sistemik yang berlangsung lama. Korupsi yang mengakar sering disebut sebagai penyebab paling mendasar karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi membuat masyarakat mempertanyakan integritas institusi yang diwakili para pejabat publik. Krisis representasi turut memperburuk keadaan ketika publik menilai kebijakan lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite dibanding aspirasi rakyat, sehingga wibawa lembaga legislatif ikut menurun.
Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak konsisten—sering digambarkan sebagai “tajam ke bawah namun tumpul ke atas”—melukai rasa keadilan masyarakat secara langsung. Derasnya disinformasi di media sosial juga mempercepat erosi kepercayaan, terutama ketika pemerintah dianggap tidak transparan dalam menyampaikan informasi.
Gambaran penurunan kepercayaan terhadap institusi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global. Survei Edelman Trust Barometer 2025 mencatat 61% responden di 28 negara memiliki tingkat kekecewaan sedang hingga tinggi terhadap pemerintah, dunia usaha, dan kelompok elite. Banyak responden merasa sistem yang ada lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
Di Indonesia, gejala serupa terlihat dalam Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di sekitar 56 persen, menjadi yang terendah dibanding lembaga negara lainnya. Sebaliknya, TNI memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi, sekitar 93 persen. Kesenjangan ini menunjukkan legitimasi publik terhadap lembaga negara tidak merata dan menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.
Sejumlah kalangan berpendapat sikap kritis terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, terdapat perbedaan antara skeptisisme yang sehat dan ketidakpercayaan yang destruktif. Skeptisisme sehat dapat mendorong transparansi dan perbaikan institusi. Sebaliknya, ketidakpercayaan yang berlebihan berpotensi memicu apatisme politik, menurunkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya tarik pemimpin populis yang menjanjikan solusi cepat tanpa menghormati mekanisme demokrasi.
Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada parlemen, pengadilan, maupun lembaga penegak hukum, ruang bagi praktik otoritarianisme dinilai semakin terbuka. Dalam konteks ini, krisis kepercayaan publik dipandang sebagai ancaman nyata bagi demokrasi karena menyentuh sumber legitimasi yang memungkinkan sistem berjalan efektif.
Meski demikian, situasi ini juga dapat dibaca sebagai momentum reformasi kelembagaan. Penguatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi secara konsisten disebut sebagai langkah penting untuk memulihkan legitimasi. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjawab kritik dengan perubahan nyata—agar keyakinan publik bahwa institusi negara bekerja untuk kepentingan mereka dapat kembali tumbuh.
