Ruang publik di Indonesia kian ramai oleh pernyataan, simbol, dan klaim kebenaran yang saling bertabrakan. Namun, di balik keramaian itu, percakapan publik dinilai semakin rapuh karena mudah berubah menjadi kemarahan kolektif. Perbedaan pandangan yang semestinya membuka peluang dialog kerap diperlakukan sebagai ancaman identitas, sementara agama acap tampil sebagai bahasa emosi untuk membenarkan kemarahan, memperkeras batas kelompok, dan menutup ruang perjumpaan.

Fenomena tersebut dipandang tidak berdiri sendiri dan bukan semata soal kontestasi elektoral. Ada pergeseran yang lebih mendasar, yakni politik publik semakin digerakkan oleh emosi kolektif ketimbang nalar, etika, dan pertimbangan jangka panjang. Ketakutan, rasa terancam, dan kemarahan menjadi energi utama mobilisasi massa, sementara agama berisiko direduksi menjadi instrumen emosi massal. Ketika hal itu terjadi, agama dinilai perlahan kehilangan fungsi etik yang semestinya menjadi inti kehadirannya di ruang publik.

Situasi ini disebut semakin terasa menjelang dan setelah momentum elektoral. Media sosial dipenuhi konten politik yang bekerja melalui logika viral, bukan argumentasi. Algoritma digital cenderung mengedepankan konten yang memancing reaksi emosional paling kuat, bukan yang mendorong refleksi atau percakapan bermakna.

Dalam arus tersebut, narasi keagamaan kerap dipotong dan disederhanakan, misalnya melalui potongan ceramah tanpa konteks, kutipan normatif yang dilepaskan dari kerangka etisnya, atau penggunaan simbol religius yang mudah membangkitkan rasa terancam. Akibatnya, agama direduksi menjadi tanda pengenal emosional, bukan sumber penalaran moral.

Dampak lanjutan dari pola ini adalah diskusi kebijakan publik dan perdebatan etika tenggelam di bawah konflik identitas. Ruang publik berubah menjadi arena saling serang, bukan tempat mencari solusi bersama. Pihak yang berbeda pandangan tidak lagi diposisikan sebagai sesama warga yang setara, melainkan dianggap ancaman moral yang harus dilawan. Dalam iklim seperti itu, agama kerap ditarik sebagai justifikasi yang dinilai ampuh karena memberi legitimasi moral sekaligus daya mobilisasi emosional.

Persoalan dianggap menjadi serius ketika agama diperlakukan sebagai bahan bakar emosi. Pada titik ini, agama dinilai berhenti menjalankan fungsi etiknya: yang semestinya mendisiplinkan ego justru membenarkannya, yang seharusnya menumbuhkan empati justru mempersempit kepedulian pada kelompok sendiri. Dari sini, krisis etika publik disebut menjadi nyata.

Kondisi tersebut tampak ketika kebohongan dapat diterima selama selaras dengan emosi kelompok, ujaran kebencian dianggap wajar atas nama kebenaran, bahkan kekerasan simbolik—dan dalam kasus tertentu kekerasan fisik—dapat memperoleh pembenaran moral jika dibungkus bahasa kesalehan. Krisis ini dinilai mengancam bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga integritas moral agama itu sendiri, karena agama yang kehilangan orientasi etiknya mudah berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan dan eksklusi.

Dalam konteks itu, refleksi pemikir Muslim yang mengingatkan bahaya politisasi agama tanpa fondasi etis kembali disorot. Pemikiran Nurcholish Madjid, misalnya, dinilai relevan untuk dibaca ulang. Ia menegaskan bahwa agama, khususnya Islam, bukan ideologi politik yang beku. Ketika menyatakan “Islam bukan ideologi”, kritik tersebut dipahami bukan menolak keterlibatan agama dalam kehidupan publik, melainkan menolak reduksi agama menjadi alat kekuasaan dan simbol eksklusif. Agama dinilai kehilangan makna ketika dipersempit menjadi bendera politik untuk menyingkirkan pihak lain.

Bagi Nurcholish Madjid, agama seharusnya bekerja melalui rasionalitas, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Kehadirannya di ruang publik diharapkan memperkaya etika bersama, bukan memperdalam permusuhan. Karena itu, agama dipandang tidak semestinya tunduk pada logika emosi sesaat. Ketika agama dipakai untuk memperkeras polarisasi, yang rusak bukan hanya demokrasi sebagai sistem politik, tetapi juga agama sebagai sumber nilai moral.

Gagasan serupa dikaitkan dengan Fazlur Rahman yang menawarkan kerangka etis untuk membaca agama secara lebih bertanggung jawab. Melalui konsep double movement, Rahman menekankan pentingnya memahami pesan agama secara dinamis: menelusuri konteks historis wahyu untuk menemukan prinsip etis universal, lalu mengaplikasikannya secara kreatif dan kontekstual dalam situasi kekinian. Dalam pandangan ini, agama bukan kumpulan slogan siap pakai yang dapat dilepaskan dari tanggung jawab intelektual.

Ketika agama dibekukan menjadi slogan politik, proses etis tersebut dinilai terputus dan menyisakan fragmen simbolik yang mudah dipolitisasi. Rahman mengingatkan bahwa inti agama bukan kemarahan yang dibungkus kesalehan, melainkan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Jika agama justru melahirkan kebencian publik, masalahnya dipandang terletak pada cara beragama yang kehilangan orientasi etik.

Gejala krisis etika publik disebut tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari banalitas kebohongan yang berulang tanpa rasa bersalah, normalisasi kekerasan verbal di ruang digital, hingga melemahnya empati sosial kepada kelompok yang dianggap berbeda. Politik emosi membuat ruang publik kehilangan kedalaman moral, karena yang dihargai bukan lagi argumentasi yang jujur, melainkan kemampuan memprovokasi. Dalam situasi seperti ini, agama seharusnya menjadi penahan, bukan pendorong. Namun ketika agama ikut larut dalam arus emosi politik, ia dinilai mempercepat keruntuhan etika bersama.

Karena itu, yang dibutuhkan disebut bukan penarikan agama dari ruang publik. Agama tetap dipandang memiliki peran penting dalam kehidupan bersama, tetapi peran itu perlu dipulihkan pada fungsi etiknya. Agama diharapkan kembali dipahami sebagai latihan pendewasaan moral, bukan sekadar ekspresi identitas: membantu warga menahan diri, membuka dialog, dan memperluas empati.

Tanggung jawab pemuka agama, intelektual, dan warga beriman dinilai krusial untuk melawan godaan popularitas instan yang ditawarkan politik emosi. Menghadirkan agama sebagai etika publik disebut tidak selalu populer karena menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk tidak selalu sejalan dengan emosi mayoritas. Pada akhirnya, masa depan kehidupan publik dipandang bergantung pada pilihan: apakah agama terus direduksi menjadi bahasa emosi politik, atau dikembalikan sebagai sumber kebijaksanaan etis yang menenangkan dan mencerahkan.