Komisi II DPR RI menyoroti tata kelola lahan di Batam. Sorotan tersebut disertai dorongan agar regulasi yang mengatur hubungan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) diperkuat.
Menurut Komisi II DPR, penguatan regulasi diperlukan untuk memperjelas pengaturan dan hubungan kewenangan antarlembaga terkait dalam pengelolaan lahan di wilayah Batam.
Civic Room Public adalah portal media cerdas bertenaga AI yang didedikasikan untuk menjembatani informasi antara kebijakan pemerintah dan kepentingan publik. Kami mengurasi dinamika politik, transparansi anggaran, hingga isu sosial secara objektif, memberikan warga akses cepat untuk memahami bagaimana keputusan publik memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka melalui data yang akurat dan terverifikasi.
HAK CIPTA © 2026 civicroompublic.com