Jakarta — Koalisi Danantara Monitor resmi mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan ini diajukan untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan aset dan keuangan negara.
Koalisi menilai langkah tersebut diperlukan seiring besarnya mandat yang diemban Danantara sebagai kendaraan investasi negara sekaligus pengelola aset BUMN bernilai besar. Mereka menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana dan aset publik.
Kepada Danantara, Koalisi Danantara Monitor meminta akses sejumlah dokumen, yakni Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025, Laporan Tahunan Danantara Tahun 2025, serta Laporan Keuangan Danantara Kuartal I Tahun 2026. Sementara itu, kepada BPK, koalisi meminta informasi terkait proses pemeriksaan dan hasil audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Danantara.
Koalisi menyatakan informasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung riset independen serta memastikan pengelolaan aset publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan keterbukaan laporan keuangan dan kinerja Danantara merupakan prasyarat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Menurut Bhima, pelemahan rupiah dan penurunan IHSG salah satunya mencerminkan persoalan tata kelola Danantara. “Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama 1 tahun terakhir,” kata Bhima, Rabu (3/6/2026).
Peneliti Indonesia Corruption Watch Seira Tamara menegaskan besarnya aset dan kewenangan yang dikelola Danantara harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Ia menilai keterbukaan informasi merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. Seira juga mengingatkan, tata kelola tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menempatkan Danantara dalam ruang yang sulit diawasi, sehingga memicu kerentanan konflik kepentingan hingga korupsi.
Koalisi Danantara Monitor menilai akses publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances. Mereka mendorong Danantara menunjukkan komitmen keterbukaan agar masyarakat dapat menilai kinerja, risiko, dan dampak pengelolaan investasi negara secara objektif.
Koordinator Enter Nusantara Reka Maharwati menyampaikan keresahan terkait terbatasnya akses keterbukaan informasi yang tersedia. Ia menilai isu Danantara telah banyak dibicarakan masyarakat, termasuk anak muda, namun informasi yang dapat diakses publik masih minim. “Tentu saja ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kami, jika Danantara tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, maka masa depan anak bangsa yang akan dipertaruhkan. Kami berhak untuk mengetahui dan ikut berpartisipasi mengawal masa depan kami yang lebih baik,” ujarnya.
Outreach and Advocacy Manager CERAH Bondan Andriyanu menambahkan Danantara memiliki peran penting dalam mendukung target pemerintah membangun 100 GW PLTS. Menurutnya, diperlukan konsistensi kebijakan, keberanian mengalihkan investasi dari energi fosil, serta transparansi penuh atas pengelolaan dana publik. Karena itu, ia menilai keterbukaan informasi mengenai keputusan investasi Danantara penting agar publik dapat memastikan arah investasi negara mendukung masa depan energi bersih Indonesia.
