Jakarta, 3 Juni 2026 — Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat pengawasan publik atas pengelolaan aset dan keuangan negara.
Koalisi menilai langkah ini diperlukan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik sejalan dengan besarnya mandat Danantara sebagai kendaraan investasi negara sekaligus pengelola aset BUMN bernilai besar.
Kepada Danantara, Koalisi Danantara Monitor meminta akses sejumlah dokumen, yaitu Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025, Laporan Tahunan Danantara Tahun 2025, serta Laporan Keuangan Danantara Kuartal I Tahun 2026. Sementara kepada BPK, koalisi meminta dibukanya informasi terkait proses pemeriksaan dan hasil audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Danantara.
Koalisi menyatakan informasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung riset independen dan memastikan pengelolaan aset publik dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menekankan keterbukaan laporan keuangan dan kinerja Danantara sebagai prasyarat meningkatnya kepercayaan publik dan investor. Ia menyebut pelemahan rupiah dan penurunan IHSG, salah satunya, merupakan refleksi persoalan tata kelola Danantara. “Investor yang ingin masuk ke energi terbarukan dan bekerjasama dengan Danantara tentu timbul pertanyaan soal aspek transparansi keuangan. Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama 1 tahun terakhir,” kata Bhima.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Seira Tamara menyatakan besarnya aset dan kewenangan Danantara harus diimbangi tingkat transparansi yang tinggi. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. “Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas, akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi oleh publik. Hal ini dapat memicu kerentanan untuk terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi,” kata Seira.
Koalisi Danantara Monitor juga menilai akses publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances. Sebagai lembaga yang mengelola aset strategis negara, Danantara dinilai perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan agar masyarakat dapat menilai kinerja, risiko, dan dampak pengelolaan investasi negara secara objektif.
Reka Maharwati, Coordinator Enter Nusantara, menyampaikan keresahan anak muda terhadap terbatasnya akses keterbukaan informasi yang tersedia. Ia menilai isu Danantara telah ramai diperbincangkan di media sosial, sementara informasi yang dapat diakses publik masih minim. “Tentu saja ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kami, jika Danantara tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, maka masa depan anak bangsa yang akan dipertaruhkan. Kami berhak untuk mengetahui dan ikut berpartisipasi mengawal masa depan kami yang lebih baik,” ujar Reka.
Outreach and Advocacy Manager CERAH Bondan Andriyanu menambahkan, sebagai badan pengelola investasi, Danantara dinilai memiliki peran penting dalam mendukung target pemerintah membangun 100 GW PLTS. Ia menekankan perlunya konsistensi kebijakan, keberanian mengalihkan investasi dari energi fosil, serta transparansi penuh atas pengelolaan dana publik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai keputusan investasi Danantara penting agar masyarakat dapat memastikan arah investasi negara mendukung masa depan energi bersih Indonesia.
Koalisi Danantara Monitor menyatakan akan terus mendorong praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mengawal proses pengungkapan informasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Danantara Monitor merupakan koalisi masyarakat sipil yang memantau tata kelola, transparansi, akuntabilitas, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengelolaan aset dan investasi di bawah Danantara. Koalisi ini bertujuan memastikan pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.
