Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menegaskan keterbukaan informasi publik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan pers yang kuat dan independen. Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Komisi Informasi Jawa Barat dengan Media yang digelar di Bandung, Rabu (11/2/2026).
Ketua KI Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, mengatakan peran media tidak hanya sebatas menyampaikan berita, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan publik terhadap badan-badan publik. Ia menyebut, sebagian permohonan informasi maupun sengketa yang masuk ke KI Jabar berasal dari kalangan jurnalis, yang menunjukkan fungsi kontrol sosial pers masih berjalan.
“Keterbukaan informasi membutuhkan media sebagai mitra strategis. Tanpa pers, transparansi akan sulit menjangkau masyarakat secara luas,” ujar Husni. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional.
Diskusi yang dihadiri sejumlah jurnalis dan kontributor media tersebut menyoroti tantangan keterbukaan informasi di era digital. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain keterbatasan akses data, lambannya respons badan publik, serta persoalan literasi informasi. Para peserta menilai transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap institusi.
Ade Bayu Indra dari Tugu Bandung menilai media lokal memiliki posisi strategis untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, jurnalis senior Syamsul Bachri menekankan pentingnya akses data terbuka agar jurnalis dapat menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta.
Isu etika jurnalistik turut menjadi perhatian dalam diskusi. Para peserta menilai kecepatan publikasi di tengah derasnya arus informasi digital tidak boleh mengorbankan akurasi dan independensi. Tantangan lain juga datang dari perubahan pola konsumsi informasi generasi muda yang menuntut pendekatan komunikasi lebih adaptif dan kreatif.
Forum tersebut juga diikuti mahasiswa dari UIN Bandung dan Universitas Pasundan. Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam membangun literasi demokrasi.
