SURABAYA, 3 Juni 2026 — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan tertib, transparan, serta memberi akses pendidikan seluas-luasnya bagi calon murid di Jawa Timur.
Komitmen itu disampaikan saat Khofifah meninjau langsung proses verifikasi dan validasi data SPMB di SMA Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 2 Surabaya pada Senin (1/6). Peninjauan dilanjutkan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya pada Selasa (2/6).
Dalam kunjungannya, Khofifah menilai pengaturan layanan verifikasi yang dijadwalkan membuat proses lebih tertib dan mengurangi potensi antrean panjang. Ia menyebut ruang verifikasi cukup longgar, antrean teratur, serta kapasitas pelayanan dinilai memadai. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan informasi yang ia dengar pada tahun sebelumnya ketika ada calon murid datang sejak dini hari untuk mengantre.
Khofifah juga menyampaikan bahwa tahapan awal SPMB telah dimulai sejak 29 Mei dan akan berlangsung hingga 9 Juni 2026 untuk pengambilan PIN dan proses verifikasi. Sistem berbasis jadwal dinilai membantu calon murid mengetahui waktu kedatangan untuk verifikasi data dan dokumen, sehingga pelayanan lebih lancar.
Ia menjelaskan, rangkaian SPMB 2026/2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri pada 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Selain itu, tersedia latihan pendaftaran daring pada 8–9 Juni 2026 agar calon murid dan orang tua memahami mekanisme sebelum memasuki tahapan seleksi.
Pendaftaran SPMB dilakukan bertahap melalui sejumlah jalur. Jalur Domisili dibuka pada 11–12 Juni 2026. Jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Hasil Lomba dijadwalkan pada 17–18 Juni 2026. Jalur Prestasi Akademik SMA berlangsung pada 24–25 Juni 2026, sedangkan Jalur Prestasi Akademik SMK pada 30 Juni–1 Juli 2026.
Khofifah menyatakan, upaya penertiban proses layanan tidak hanya dilakukan di Surabaya, tetapi juga di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Ia berharap seluruh rangkaian SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sesuai pilihan sekolah masing-masing.
Di sisi lain, Khofifah mengingatkan daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Timur masih terbatas dibanding jumlah lulusan SMP/MTs/sederajat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah lulusan pada 2026 mencapai 618.479 murid. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri hanya 244.621 murid, terdiri dari 121.538 kursi SMA negeri dan 123.083 kursi SMK negeri.
Dengan angka tersebut, sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 39,55% dari total lulusan. Adapun sekitar 373.858 murid atau 60,45% lainnya perlu melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta maupun jalur pendidikan lainnya.
Menurut Khofifah, kondisi itu menjadi alasan penting bagi Pemprov Jatim untuk memperkuat sinergi dengan sekolah swasta melalui program beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan. Ia menilai sekolah swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Jawa Timur, terutama ketika daya tampung sekolah negeri tidak dapat mengakomodasi seluruh lulusan.
Khofifah menyebut jumlah SMA dan SMK swasta yang berpartisipasi dalam program beasiswa atau potongan biaya pendidikan meningkat. Pada 2025 tercatat 1.757 sekolah swasta terlibat, sedangkan pada 2026 naik menjadi 2.106 lembaga. Rinciannya, pada jenjang SMA terdapat 446 sekolah yang menyediakan beasiswa penuh dan 337 sekolah memberikan potongan biaya. Pada jenjang SMK, terdapat 764 sekolah yang menyediakan beasiswa penuh dan 559 sekolah memberikan potongan biaya.
Peningkatan juga terjadi pada jumlah murid penerima manfaat. Jika pada 2025 terdapat 72.989 murid yang memperoleh beasiswa maupun potongan biaya pendidikan, maka pada 2026 jumlahnya menjadi 79.086 murid. Dari total tersebut, 19.157 murid SMA swasta menerima beasiswa penuh dan 8.748 murid memperoleh potongan biaya. Pada jenjang SMK, 24.956 murid mendapatkan beasiswa penuh dan 26.225 murid menerima potongan biaya pendidikan.
Khofifah menilai angka tersebut signifikan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah swasta yang dinilai turut memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Jawa Timur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan kuota verifikasi di setiap sekolah ditetapkan 200 orang per hari. Ia menambahkan, pelayanan tetap berjalan pada hari libur dan akhir pekan. Menurut Aries, kebijakan itu diambil agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mengambil PIN, yang disebut sebagai tahapan penting sebelum mengikuti jalur seleksi berikutnya, seperti domisili, afirmasi, mutasi, maupun prestasi akademik.
Di lokasi layanan, Hafiz, calon murid dari SMP Islam Darussalam, mengaku baru pertama kali mengikuti SPMB. Meski demikian, ia menyatakan telah mempersiapkan diri agar dapat masuk ke SMA yang diinginkan.
