RAJA AMPAT, PBD — Ketua Forum Pencari Kerja (Pencaker) Waigeo Utara, Salmos Burdam, mengkritisi pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja dan relawan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Raja Ampat. Ia menekankan pentingnya proses rekrutmen yang profesional, transparan, serta berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat lokal.
Salmos menyampaikan kritik tersebut pada Jumat (6/2/2026), merespons harapan pemuda Raja Ampat agar program strategis nasional itu tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga melalui penciptaan lapangan kerja di daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Namun pelaksanaannya harus dijalankan secara adil dan benar-benar berpihak kepada masyarakat lokal, terutama Orang Asli Papua,” ujar Salmos Burdam melalui pesan WhatsApp.
Ia menegaskan, prioritas terhadap tenaga kerja lokal telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 401, yang mewajibkan sedikitnya 30 persen tenaga kerja dan relawan berasal dari OAP atau masyarakat setempat. Menurutnya, ketentuan itu seharusnya menjadi pedoman utama bagi seluruh mitra pelaksana dan yayasan yang terlibat dalam Program MBG di Raja Ampat.
Salmos menilai keberpihakan kepada masyarakat lokal penting mengingat kondisi sosial ekonomi Raja Ampat yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya angka kemiskinan. Ia menyebut banyak warga, terutama generasi muda, masih berada pada kelompok desil 1 dan desil 2 sehingga membutuhkan akses kerja untuk menopang kehidupan keluarga.
“Program ini seharusnya menjadi solusi yang saling melengkapi. Anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak, sementara orang tua memiliki kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam Program MBG dapat memperkuat rasa memiliki terhadap program pemerintah sekaligus mendukung keberlanjutan pelaksanaannya di lapangan. Tanpa partisipasi masyarakat setempat, ia khawatir program tidak berjalan optimal.
Terkait komposisi tenaga kerja, Salmos berharap mitra pelaksana memprioritaskan sumber daya manusia lokal untuk berbagai posisi, mulai dari ahli gizi, tenaga akuntansi, logistik, transportasi, hingga tenaga dapur. Ia menegaskan Raja Ampat memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi kebutuhan tersebut.
“Jika kompetensi tersedia di daerah, sebaiknya tidak perlu mendatangkan tenaga dari luar. Ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat,” tegasnya.
Selain keberpihakan, Salmos juga menyoroti pentingnya mekanisme rekrutmen yang terbuka dan akuntabel. Ia mendorong agar seluruh tahapan rekrutmen, dari pendaftaran hingga penetapan tenaga kerja dan relawan, dapat diakses secara publik.
“Transparansi akan membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah munculnya kecemburuan sosial di tengah warga,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Salmos menegaskan pemuda Raja Ampat tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Harapan kami sederhana, program ini dijalankan dengan baik, adil, dan sesuai aturan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Raja Ampat, khususnya Orang Asli Papua,” pungkasnya.
