Kekuasaan politik disebut kian bergeser dari ranah institusi formal menuju ruang digital, seiring menguatnya peran algoritme, viralitas, dan resonansi emosional dalam membentuk opini publik. Dalam kondisi ini, pengaruh tidak lagi terutama ditentukan oleh konstitusi, prosedur, atau kebijakan rasional, melainkan oleh dinamika interaksi di media sosial.

Fenomena tersebut dirumuskan sebagai “Power Morph”, yakni pergeseran bentuk kekuasaan dari struktur formal ke jaringan afektif yang dibentuk dan disebarluaskan melalui teknologi digital. Dalam ekosistem ini, kekuasaan dinilai lahir bukan dari institusi, melainkan dari kemampuan membangun “gema” emosional yang mampu menarik perhatian dan dukungan publik.

Dampak pergeseran ini disebut berpotensi mengaburkan kejernihan opini publik dan mengganggu sistem penegakan hukum. Di sisi lain, aturan hukum yang ada dinilai belum dirancang untuk menghadapi dinamika politik berbasis algoritme. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis demokrasi, sehingga muncul dorongan agar pemerintah mendesain ulang tata kelola demokrasi digital yang lebih adaptif dan etis.

Dari kebenaran ke resonansi

Dalam lanskap politik digital, ukuran kebenaran disebut makin sering bergeser dari argumen, data, dan prosedur hukum menuju metrik interaksi seperti likes, retweet, dan view. Pengaruh pesan tidak lagi terutama bertumpu pada bukti ilmiah, melainkan pada daya dorong emosional yang ditimbulkannya.

Contoh yang dikemukakan adalah figur politik seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Dedi Mulyadi, yang kerap menjadi perbincangan di media sosial melalui cuplikan naratif emosional—mulai dari pidato penuh simpati, blusukan dramatis, hingga momen tangis. Dalam konteks global, Donald Trump juga disebut menunjukkan bagaimana resonansi emosional dapat mengalahkan validitas data.

Akibatnya, politik dinilai bergeser dari kontestasi ide menjadi kompetisi atensi. Program kebijakan yang substantif cenderung kalah oleh pesan yang membangkitkan afeksi dan mudah diviralkan.

“Fictocracy”: narasi mengalahkan data

Konsekuensi lain dari pergeseran tersebut dirumuskan dengan istilah “fictocracy”, yaitu situasi ketika persepsi kolektif dibentuk melalui narasi emosional. Dalam kerangka ini, simbol kekuasaan modern tidak lagi bertumpu pada prosedur formal, regulasi, dan data, melainkan pada kemampuan tokoh publik membangun citra dan kepercayaan melalui cerita yang menyentuh emosi.

Dalam contoh yang disampaikan, Dedi Mulyadi kerap membagikan momen emosional bersama warga lewat vlog, sementara Ridwan Kamil disebut merespons peristiwa publik dengan gaya naratif penuh empati. Di level internasional, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga dicontohkan sebagai figur yang memperlihatkan bagaimana kekuatan cerita dan simbol dapat menggalang dukungan luas.

“Nodicentrism”: pusat pengaruh berpindah ke platform

Meski kekuasaan negara secara formal masih diatur melalui hukum dan pemilu, sumber pengaruh paling kuat dalam praktik dinilai semakin berada pada platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan X. Fenomena ini disebut sebagai “nodicentrism”, yakni ketika simpul digital (node) menjadi pusat kendali pengaruh, bukan lagi lembaga negara.

Dalam situasi tersebut, algoritme dipandang dapat menentukan visibilitas dan membentuk opini publik melalui mekanisme seperti shadow banning (pembatasan sepihak), boosting (meningkatkan engagement), atau content framing (membingkai peristiwa untuk tujuan tertentu). Contoh yang disebutkan adalah kasus-kasus ketika konten aktivisme atau kritik terhadap pemerintah mendadak sulit ditemukan di linimasa, sementara konten yang mendukung narasi dominan justru lebih menonjol.

Affective simulation: emosi sebagai pertunjukan

Selain itu, muncul praktik yang disebut “affective simulation”, yakni produksi emosi melalui performa digital dengan memanfaatkan ekspresi, narasi, musik, dan visual untuk menciptakan resonansi. Dalam konteks ini, politikus yang dinilai tidak cukup kuat secara programatik disebut cenderung menonjolkan performa kepedulian dan empati demi mengundang simpati.

Contoh yang disampaikan kembali merujuk pada Dedi Mulyadi yang dalam video pendek kerap tampil bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai sosok yang dekat dan emosional. Pada titik ini, kekuasaan dinilai bukan lagi dominasi fisik, melainkan kendali atas “mood” publik.

Urgensi kesadaran naratif

Pergeseran yang dirangkum dalam konsep Power Morph disebut menuntut kesadaran baru bahwa ruang digital kini menjadi arena utama perebutan makna sosial. Karena itu, menghadapi kekuasaan digital dinilai tidak cukup hanya dengan menyebarkan data atau membantah hoaks, melainkan juga dengan mengenali simulasi, membaca narasi palsu, dan memahami logika emosi kolektif.

Kesadaran naratif dipandang penting karena setiap video, meme, atau potongan teks dapat menjadi bagian dari pertarungan membentuk persepsi publik. Dalam kerangka ini, upaya menjaga demokrasi disebut memerlukan pembangunan ulang tata kelola yang tidak hanya prosedural, tetapi juga afektif, naratif, dan etis—agar emosi tidak dimanipulasi dan algoritme tidak mengambil alih nurani publik.