CIKARANG UTARA — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik melalui kegiatan Pendidikan Politik bertema “Perempuan Cerdas Politik untuk Masa Depan Bangsa”. Kegiatan ini diikuti Muslimat NU Kabupaten Bekasi dan digelar di Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Selasa (09/06/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Asep Buchori, menegaskan politik bukan ruang yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Menurut dia, perempuan memiliki hak yang sama untuk memahami, terlibat, serta mengambil peran dalam proses politik dan pembangunan daerah.
“Politik bukan barang mewah dan bukan hanya milik laki-laki. Perempuan juga berhak mengetahui, memahami, dan mengisi ruang-ruang politik, termasuk di lembaga legislatif maupun pemerintahan,” kata Asep.
Asep menyampaikan, tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bekasi sebenarnya cukup tinggi. Berdasarkan data pemilu, partisipasi pemilih perempuan disebut mencapai lebih dari 82 persen, melampaui partisipasi pemilih laki-laki. Namun, tingginya angka partisipasi tersebut dinilai belum sejalan dengan keterwakilan perempuan di lembaga politik maupun pemerintahan desa.
Ia menyebut keterwakilan perempuan di DPRD masih relatif kecil. Selain itu, jumlah kepala desa perempuan juga masih sekitar 10 orang, padahal regulasi mendorong keterwakilan perempuan hingga 30 persen.
Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, Kesbangpol Kabupaten Bekasi menjalankan langkah edukatif, salah satunya melalui pendidikan politik bagi perempuan dan ibu rumah tangga. Asep menekankan pentingnya perempuan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga percaya diri untuk maju sebagai calon pemimpin.
“Kami ingin perempuan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berani menjadi calon pemimpin. Banyak yang mau memilih, tetapi belum percaya diri untuk dipilih. Ini yang terus kami dorong melalui pendidikan politik,” ujarnya.
Menurut Asep, dari sisi kualitas sumber daya manusia, perempuan di Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar dan tidak kalah dengan laki-laki. Dengan tingginya partisipasi perempuan dalam pemilu, ia menilai peluang untuk menjadi anggota legislatif maupun pemimpin di tingkat desa terbuka lebar.
Ia juga menyoroti peran partai politik dalam memberikan ruang lebih besar bagi kader perempuan untuk maju dan bersaing secara sehat dalam kontestasi politik, sekaligus memenuhi amanat keterwakilan 30 persen agar aspirasi perempuan lebih terwakili di lembaga legislatif.
Selain itu, Asep menilai kedekatan perempuan dengan masyarakat dapat menjadi modal sosial penting dalam pembangunan. Melalui organisasi perempuan, majelis taklim, maupun komunitas sosial, perempuan dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi dan jejaring yang kuat.
“Perempuan itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih kompak, dan lebih mudah diajak berdiskusi untuk membangun lingkungan dan daerahnya. Karena itu perempuan harus berada di garda depan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi,” kata Asep.
Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Kabupaten Bekasi berencana memperkuat jejaring antarorganisasi perempuan dan mendorong lahirnya program sekolah politik perempuan sebagai wadah peningkatan kapasitas kepemimpinan. Asep menyebut politik merupakan kerja kolektif yang membutuhkan kolaborasi.
“Politik adalah kerja kolektif yang tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu kami mengumpulkan organisasi-organisasi perempuan untuk membangun jejaring, menyusun rencana bersama, bahkan ke depan mendorong adanya sekolah politik perempuan dengan dukungan pemerintah daerah. Harapannya perempuan Kabupaten Bekasi semakin maju dan semakin banyak yang tampil sebagai pemimpin,” tandasnya.
