Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Kemenko PMK, Kamis (5/6/2025).
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan kementerian. Ia menegaskan temuan yang disampaikan tim pemeriksa akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.
“Temuan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa BPK menjadi perhatian serius bagi kami. Ini bukan hanya proses administratif, tapi momentum untuk terus memperbaiki diri. Kami akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan sungguh-sungguh,” ujar Woro di hadapan auditor dan pejabat kementerian.
Dalam kesempatan itu, Kemenko PMK menyatakan harapannya untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut sejak 2009. Capaian tersebut disebut sebagai hasil upaya konsisten membangun tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Kemenko PMK juga memaparkan sejumlah indikator kinerja tata kelola yang disebut menunjukkan tren positif. Di antaranya Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berada pada Level 3, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 78,51, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebesar 81,96, serta nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencapai 93,10.
Woro turut mengapresiasi pendekatan terbuka dan komunikatif tim pemeriksa BPK selama proses pemeriksaan yang berlangsung sejak Januari 2025. Menurutnya, sinergi antara auditor eksternal, Inspektorat, dan unit kerja mendukung kelancaran verifikasi serta klarifikasi atas laporan keuangan.
“Semoga sinergi ini terus terjaga dan semakin memperkuat upaya kita bersama dalam membangun sistem keuangan negara yang sehat dan berintegritas,” katanya.
Sebagai kementerian yang mengoordinasikan program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan agenda seperti penuntasan TBC, revitalisasi sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan sekolah unggul berbasis kawasan.
Exit meeting tersebut turut dihadiri Wakil Penanggung Jawab I Tim Pemeriksa BPK Kriesthian Widyantoro beserta tim pemeriksa, Inspektur Kemenko PMK Henry Marvin, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta pengelola keuangan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.
