Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Kota Batam, Kepulauan Riau, kembali menjadi perhatian publik. Batam yang berhadapan langsung dengan Malaysia kerap disebut dimanfaatkan sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui jalur pelabuhan internasional.
Perhatian itu menguat setelah Polsek Kawasan Khusus Pelabuhan (KKP) Batam menangkap seorang terduga aktor intelektual berinisial MY di Terminal Ferry Internasional Batam Center pada akhir Juli. MY disebut dicegat saat mengawal calon PMI non-prosedural dan diduga berperan sebagai pihak yang mengatur alur pemberangkatan ilegal dari balik layar.
Dalam dokumen penyelidikan yang beredar, jaringan tersebut digambarkan bekerja secara rapi dan terstruktur. Sindikat diduga memungut biaya sekitar Rp5 juta hingga Rp7 juta per orang, lalu mengarahkan pergerakan calon PMI melalui petunjuk pesan instan dari nomor luar negeri agar dapat melewati pengawasan di area pelabuhan dengan menyamar seperti wisatawan.
Perputaran uang dalam skema itu juga disebut mengalir ke berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pembayaran tiket kapal dan uang jaminan, hingga dugaan setoran kepada sejumlah oknum pengawas dan aparat. Pola tersebut menguatkan dugaan bahwa TPPO dijalankan sebagai bisnis terorganisir, bukan semata kejahatan individu.
Namun, penanganan perkara ini menuai sorotan setelah MY dibebaskan hanya beberapa hari setelah penangkapan. Penyidik Polsek KKP Batam melepas MY dengan kewajiban wajib lapor, dengan alasan belum cukup alat bukti.
Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat dan dinilai janggal oleh sebagian pihak, mengingat harapan publik agar pengungkapan kasus dapat menelusuri jaringan hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Situasi kemudian memanas seiring beredarnya isu dugaan uang tebusan senilai Rp350 juta yang disebut terkait pembebasan MY.
Kapolsek KKP Batam AKP Zharfan Edmond membantah adanya uang tebusan maupun intervensi pihak luar. Kepolisian menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional berdasarkan kecukupan bukti, serta tetap membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki data baru untuk disampaikan.
Di tengah bantahan tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepulauan Riau melakukan inspeksi dan klarifikasi ke Mapolsek KKP Batam untuk menelusuri kebenaran isu dugaan transaksi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, koordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau dan Ditreskrimum Polda Kepri disebut terus berjalan untuk menggali keterangan para korban. Upaya ini ditujukan untuk melacak peran pihak-pihak lain, termasuk keberadaan tekong serta oknum aparat berinisial S yang diduga menjadi pengendali lapangan di kawasan pelabuhan.
Kasus ini menempatkan tuntutan transparansi sebagai isu utama. Publik menunggu hasil klarifikasi internal Propam Polda Kepri, baik untuk menindak tegas jika ditemukan pelanggaran, maupun untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan hukum jika dugaan tersebut tidak terbukti.
