Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengadakan pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi dan dialog, di tengah situasi relasi sosial yang disebut tengah mengalami ketegangan.
Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai pendekatan komunikatif tersebut penting untuk menjaga stabilitas demokrasi sekaligus memperkuat legitimasi institusi negara. Menurutnya, relasi antara negara dan masyarakat memiliki sifat kontraktual yang dapat mengalami gesekan ketika muncul penilaian bahwa pemerintah kurang responsif atau ketika aspirasi masyarakat disampaikan dengan cara yang dianggap terlalu keras.
Dalam konteks itu, Boni menilai institusi seperti Polri memiliki peran mendasar untuk memperbaiki kepercayaan yang melemah. Ia mengatakan transparansi, dialog, dan komunikasi terbuka merupakan mekanisme yang efektif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara,” kata Boni dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Boni juga menempatkan langkah Kapolri sebagai contoh konkret yang, menurutnya, patut diadopsi oleh pemangku kepentingan di institusi negara lainnya. Ia menilai keterbukaan Polri untuk berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas publik, yang disebutnya sebagai prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat.
“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif,” ujar Boni.
Menurut Boni, pendekatan komunikatif yang dipilih Kapolri menempatkan dialog sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Ia juga menyinggung kondisi ruang digital yang dinilai dibanjiri narasi oposisi jalanan, termasuk Gerakan Indonesia Gelap, yang memanfaatkan platform digital secara masif. Dalam situasi tersebut, ia menilai pemerintah perlu melakukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.
