Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik melalui transparansi dan dialog, di tengah situasi relasi sosial yang dinilai sedang tegang.
Dalam konteks dinamika demokrasi Indonesia yang disebut sarat ketegangan antara negara dan masyarakat, pertemuan itu dipandang bukan sekadar agenda protokoler. Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal komitmen keterbukaan, terutama ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah disebut tengah diuji oleh arus kritik dan tekanan sosial.
Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai relasi negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual. Menurutnya, ketika kontrak sosial mengalami gesekan—baik karena penilaian bahwa pemerintah kurang responsif maupun karena penyampaian aspirasi masyarakat yang dianggap terlalu keras—institusi seperti Polri memiliki peran penting untuk memperbaiki kembali kepercayaan yang retak.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara,” kata Boni dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Boni juga menempatkan model kepemimpinan Kapolri sebagai teladan konkret yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan di institusi negara lain. Ia menilai keterbukaan Polri untuk berdialog dengan pimpinan media massa mencerminkan komitmen akuntabilitas publik, yang disebutnya sebagai prasyarat bagi keberlanjutan demokrasi.
Menurut Boni, respons institusional yang komunikatif dan terbuka diperlukan di tengah derasnya propaganda yang membangun narasi pesimistis mengenai arah demokrasi Indonesia. “Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan komunikatif yang ditempuh Kapolri menempatkan dialog sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Boni juga menyinggung kondisi ruang digital yang disebut dibanjiri narasi oposisi jalanan, termasuk Gerakan Indonesia Gelap, yang memanfaatkan platform digital secara masif. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut terobosan komunikasi pemerintah yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.
