Palangka Raya — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, mengikuti rapat virtual arahan Ditjenpas terkait Program Aksi (Proksi) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 ke-11, yaitu “Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan”, Kamis (22/2).
I Putu Murdiana mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah bersama jajaran pejabat dan staf Bidang Pelayanan dan Pembinaan.
Rapat virtual digelar sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Ditjenpas mengenai implementasi Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, yang disebut menjadi salah satu prioritas untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas, Kepala Lapas, Kepala Rutan, dan Kepala LPKA se-Indonesia.
Dalam arahannya, Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak, Masjuno, menyampaikan bahwa program pendidikan kesetaraan merupakan program strategis Menteri yang disampaikan langsung kepada Presiden. Program ini disebut menjadi output khusus Kementerian Imipas dengan pertanggungjawaban di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.
Masjuno menambahkan, Ditjenpas telah mulai bergerak sejak Januari untuk menyusun perangkat dan pedoman sebagai acuan bagi kantor wilayah dan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan.
Menanggapi arahan tersebut, I Putu Murdiana menegaskan pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan agar dapat kembali dan berperan aktif di masyarakat.
“Program pendidikan kesetaraan ini sejalan dengan semangat pemasyarakatan, yaitu membina dan memanusiakan manusia, sehingga warga binaan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan saat kembali ke masyarakat,” ujar I Putu Murdiana.
Ia menyatakan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah siap mendukung dan mengimplementasikan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara optimal di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. “Kami siap menyesuaikan pelaksanaan pendidikan kesetaraan di UPT dengan arah kebijakan dan program aksi menteri, agar pelaksanaannya lebih terukur dan berdampak nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, I Putu Murdiana menekankan pentingnya sinergi dan keseriusan seluruh jajaran dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pendidikan kesetaraan bukan hal baru, melainkan amanat yang perlu terus diperkuat, termasuk dari sisi kualitas pelaksanaan dan pelaporannya.
