Program Jaga Jakarta dinilai menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya modernisasi sistem keamanan perkotaan di Indonesia. Program ini mengintegrasikan teknologi pengawasan, Command Center, partisipasi masyarakat, hingga sistem respons darurat digital, yang disebut berkontribusi memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian di Jakarta.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, mengatakan tantangan Jakarta sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi menuntut pendekatan keamanan yang cepat, modern, dan adaptif. Menurutnya, pola keamanan konvensional tidak lagi memadai menghadapi dinamika perkotaan saat ini.
“Keamanan hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Jakarta membutuhkan sistem keamanan terpadu berbasis teknologi, data, dan kolaborasi masyarakat. Dalam konteks itu, Program Jaga Jakarta menunjukkan arah transformasi kepolisian yang semakin responsif dan modern,” ujar Hari dalam pemaparan kajian bertajuk Jaga Jakarta: Inovasi Keamanan untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Jakarta, Senin (27/5/2026).
Salah satu kekuatan utama program tersebut, menurut Hari, terletak pada integrasi puluhan ribu CCTV yang terhubung dengan pusat komando atau Command Center. Sistem ini memungkinkan aparat memantau situasi secara real-time, mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih cepat, serta mempercepat pengiriman bantuan di lapangan.
“Ini merupakan bentuk nyata transformasi menuju smart policing. Polisi tidak lagi sekadar bekerja secara reaktif setelah kejadian, tetapi mulai bergerak pada pendekatan preventif dan prediktif,” katanya.
Selain CCTV dan Command Center, kajian tersebut menyoroti konsep Panic Button yang terintegrasi sebagai terobosan untuk mempercepat perlindungan warga dari berbagai ancaman kriminalitas, seperti begal, penjambretan, pelecehan seksual, maupun kekerasan jalanan. Melalui sistem geolokasi digital, aparat dapat mengetahui titik kejadian, mengakses kamera pengawas terdekat, dan mengirim patroli dalam waktu singkat.
“Yang dibangun bukan sekadar pengawasan, tetapi perlindungan warga secara real-time. Ini menunjukkan orientasi pelayanan publik yang semakin kuat dalam tubuh kepolisian,” jelasnya.
Program Jaga Jakarta juga dinilai tidak semata berbasis teknologi, tetapi turut membangun pendekatan keamanan partisipatif. Pelibatan organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan media disebut penting sebagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat literasi keamanan, mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi, serta memperluas deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di lingkungan perkotaan yang kompleks.
Dalam kajian itu, peningkatan kepercayaan publik (public trust) disebut sebagai faktor yang berkaitan erat dengan keberhasilan sistem keamanan modern. Hari menilai kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa aman, laporan cepat ditindaklanjuti, bantuan mudah diakses, dan respons aparat berlangsung cepat.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan. Sistem keamanan berbasis teknologi dinilai memungkinkan indikator pelayanan publik diukur secara terbuka, mulai dari waktu respons petugas, jumlah laporan yang ditindaklanjuti, hingga tingkat penyelesaian kasus.
Meski demikian, kajian tersebut mencatat sejumlah tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain perlindungan data pribadi warga, integrasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta pengawasan penggunaan teknologi pengawasan agar tetap menghormati hak-hak sipil.
Karena itu, penguatan regulasi perlindungan data, audit berkala sistem keamanan, serta pengembangan standar operasional respons darurat direkomendasikan agar Program Jaga Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini dinilai berpotensi menjadi model baru pelayanan publik kepolisian yang humanis, modern, dan berbasis partisipasi masyarakat di era digital.
