Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan kecurigaannya bahwa ada “orang besar” di balik isu ijazah palsu dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu diikuti respons dari sejumlah petinggi Partai Demokrat yang membantah keterlibatan partainya, setelah muncul tuduhan tentang peran “partai biru” dalam dua isu tersebut.
Istilah “partai biru” memunculkan spekulasi karena beberapa partai politik identik dengan warna biru, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Demokrat. Di tengah berkembangnya tafsir publik, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep angkat bicara untuk meredam asumsi yang mengarah pada Partai Demokrat.
“Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada yang menuduh partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin, 28 Juli 2025, seperti dikutip Tempo pada 29 Juli 2025.
Kaesang menyatakan keyakinannya bahwa Jokowi tidak menganggap Partai Demokrat sebagai pihak yang berada di balik tudingan ijazah palsu. Partai Demokrat sebelumnya juga telah membantah sebagai “partai biru” yang disebut-sebut menggerakkan narasi keraguan terhadap keaslian ijazah S1 Jokowi.
Di sisi lain, isu ijazah palsu disebut terus diulang dan digulirkan kembali, meski perdebatan serupa pernah muncul pada periode sebelumnya. Dalam tulisan opini yang menyertai dinamika ini, pengulangan isu tersebut dipandang sebagai bagian dari pola propaganda “kebohongan besar” (big lie), yakni kebohongan yang diulang-ulang hingga berpotensi dipercaya publik.
Fenomena serupa dinilai terjadi pada isu pemakzulan Wapres Gibran. Isu tersebut terus bergulir di ruang publik, meski disebut inkonstitusional dan tidak produktif. Percakapan publik tentang dua isu itu juga dianggap lebih banyak berputar pada pengulangan narasi, tanpa pendalaman substansi.
Dinamika ini kemudian ditarik ke arah kontestasi politik berikutnya, terutama Pemilu 2029. Sejumlah kalangan menerawang Presiden Prabowo Subianto berpeluang maju untuk periode kedua pada 2029–2034, namun posisi calon wakil presiden dinilai masih terbuka untuk diperdebatkan.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi salah satu elite yang secara terbuka menyampaikan dukungan agar Prabowo maju lagi sebagai calon presiden, sembari menegaskan bahwa urusan calon wakil presiden perlu dibicarakan lebih lanjut. Dalam acara Halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu 20 April 2025, ia menyatakan, “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, ‘yang penting, Pak, partai saya besar’. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan (Prabowo), kalau wapres, kita bicara. Iya kan, kita bicara, gitu.”
Nama-nama lain yang disebut berpotensi masuk bursa calon wakil presiden antara lain Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Keduanya diprediksi akan berhadapan dengan Gibran sebagai petahana, terlebih setelah dalam kongres PSI di Solo terdengar seruan agar Gibran kembali diusung menjadi pendamping Prabowo.
Situasi politik juga dipanaskan oleh pernyataan Kaesang bahwa tokoh nasional berinisial “J” telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Perkembangan ini memunculkan prediksi dari sebagian pengamat bahwa PSI berpeluang meningkatkan perolehan kursi di DPR RI, sekaligus menjadi variabel baru yang dapat memengaruhi peta persaingan antarpihak.
Dalam analisis opini tersebut, isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dipandang berpotensi digunakan sebagai alat untuk mendiskreditkan Jokowi dan Gibran menjelang 2029. Penulis menilai kerja-kerja politik menuju Pemilu 2029 pada praktiknya telah dimulai, dengan beragam cara yang dinilai etis maupun tidak etis, sehingga publik dituntut tetap menjaga kewarasan dan moralitas dalam menghadapi arus manipulasi informasi.
